News

Menteri LHK Siti Nurbaya Mau Dilaporkan ke Penegak Hukum

Tindakan Menteri Siti menyembunyikan hasil audit lingkungan hidup Blok Rokan disebut berpotensi mengakibatkan kerugian negara 1,7 miliar dolar AS


Menteri LHK Siti Nurbaya Mau Dilaporkan ke Penegak Hukum
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya bersama Sekjen LHK Bambang Hendroyono mengikuti Rapat Kerja dengan Komite II DPD di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Senin 17 Februari 2020. (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Lembaga Pencegah Perusak Hutan Indonesia (LPPHI) dan Yayasan Riau Hijau Watch (YRHW) berencana melaporkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya ke penegak hukum.

Tiga lembaga non pemerintahan itu meminta tindakan perbuatan melawan hukum dan merugikan negara di wilayah kerja minyak dan gas Blok Rokan ditelisik.

"Dalam waktu dekat kami akan melaporkan ke KPK, Kejaksaan Agung dan Kepolisian atas dugaan kuat tindakan merugikan negara yang telah dilakukan oleh Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar," ungkap Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman, Senin 16 Mei 2022.

baca juga:

Dikatakan Yusri, tindakan Menteri Siti menyembunyikan hasil audit lingkungan Blok Rokan bertentangan dengan Pasal 50 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. CERI, LPPHI dan YRHW bersepakat meyakini bahwa tindakan Menteri Siti berpotensi besar mengakibatkan kerugian negara setidak-tidaknya senilai 1,7 miliar dolar AS.

Dia menjelaskan hasil audit lingkungan hidup Blok Rokan menjadi dasar adanya head of agreement (HoA) antara Pemerintah Indonesia dengan PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) terkait alih kelola Blok Rokan ke PT Pertamina Hulu Rokan. Namun HoA nyatanya hanya membebankan CPI membayar 265 juta dolar AS untuk pelaksanaan pemulihan fungsi lingkungan hidup akibat pencemaran limbah bahan berbahaya beracun (B3) Tanah Terkontaminasi Minyak (TTM), sedangkan sisa biaya yang nilainya tak kurang dari 1,7 miliar dolar AS dibebankan kepada negara.

"Sudah sangat jelas bahwa kewajiban pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai diatur Pasal 54 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah merupakan kewajiban setiap orang yang melakukan pencemaran lingkungan hidup," ujarnya.

Ketua Dewan Pembina LPPHI Hariyanto mengutarakan, sepanjang gugatan lingkungan hidup yang dilayangkan LPPHI terhadap CPI, SKK Migas, Kementerian LHK dan Dinas LHK Riau ke PN Pekanbaru terkait pencemaran limbah B3 TTM Blok Rokan, tidak terlihat adanya hasil audit lingkungan yang ditampilkan sebagai bukti oleh para tergugat di pengadilan.

"Menjadi kuat dugaan kami bahwa Menteri LHK dengan sengaja menyembunyikan hasil audit lingkungan hidup Blok Rokan," ungkap Hariyanto.

Sementara itu, Ketua YRHW Tri Yusteng Putra mengaku pihaknya tengah menyusun bukti-bukti dan draft laporan yang akan disampaikan ke KPK, Kejagung dan Polri terkait dugaan tindakan perbuatan melawan hukum dan merugikan negara oleh Menteri LHK tersebut.

Pada persidangan gugatan lingkungan hidup LPPHI yang berlangsung 2 Februari 2022 lalu di PN Pekanbaru, LPPHI telah mengajukan bukti berupa Hasil Analisis Histomorfologi pada Ikan di Kabupaten Siak di Lahan yang Diduga Terkontaminasi Minyak Mentah dari PT CPI yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahli Ekotoksikologi Prof. DR. Ir. Etty Riani, MS, yang merupakan Guru Besar Tetap Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) Institut Pertanian Bogor (IPB).

LPPHI menyatakan, dari bukti tersebut membuktikan hasil analisa histomoforlogi terhadap ikan Gabus, Ikan Nilai, ikan Belida, ikan Lele dan ikan Patin (usus, hati, insang, daging, limpa dan ginjal).

Hasil analisa itu menyatakan semua organ ikan bermasalah. Dari 33 organ yang dianalisa, sebanyak 29 organ rusak dan hanya 4 organ yang tidak memperlihatkan masalah, yaitu usus gabus, limpa lele, usus patin dan insang patin.[]