News

Menteri LHK Dijadwalkan Hadiri Pendidikan Antikorupsi di Gedung KPK

Menteri LHK Siti Nurbaya bersama wakilnya Alue Dohong dijadwalkan mengikuti pendidikan antikorupsi di gedung KPK.


Menteri LHK Dijadwalkan Hadiri Pendidikan Antikorupsi di Gedung KPK
Gedung Merah Putih KPK (AKURAT.CO/Fajar Rizky Ramadhan)

AKURAT.CO, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memberikan pendidikan antikorupsi pada jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (24/5/2022). 

Pendidikan antikorupsi merupakan program KPK bertajuk Penguatan Antikorupsi bagi Penyelenggara Negera Berintegritas (PAKU Integritas).

Menteri LHK Siti Nurbaya bersama wakilnya Alue Dohong, Sekretaris Jenderan Bambang Hendroyono, Inspektur Jenderal Laksmi Wijayanti dan jajaran eselon satu lainnya dijadwalkan hadir dalam pendidikan antikorupsi. Kegiatan tersebut akan dibuka oleh Ketua KPK Firli Bahuri didampingi Plt Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Wawan Wardiana beserta seluruh jajarannya.

baca juga:

"Dalam upaya pencegahan korupsi, KLHK dan KPK telah bekerja sama dalam sejumlah program dan kajian yang dilakukan KPK. Salah satunya terkait Kajian Sistem Tata Kelola Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tahun 2018," ucap Pelaksana juru bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati dalam keterangannya, Selasa (24/5/2022).

Ipi menungkapkan dalam kajian tersebut, lembaga antirasuah melihat terdapat tujuh permasalah utama yang kerap terjadi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sebab itu, sambung Ipi, perlu dilakukan adanya perbaikan sistem padatata kelola lingkungan hidup.

Ipi membeberkan terkait dengan belum selesainya instrumen perencanaan lingkungan hidup, belum semua instrumen pengendalian ditetapkan dan dapat diimplementasikan.

"Kebijakan yang tidak dapat diimplementasikan dan tidak dapat menyelesaikan permasalahan, tidak ada kebijakan transisi dalam mengatasi keterlanjuran pembangunan yang berdampak pada lingkungan (breakthrough policy), dilema kebijakan, lemahnya pengawasan, dan lemahnya penegakan hukum," tutur Ipi.

Ipi mengungkapkan berdasarkan kajian tersebut, KPK telah memberikan rekomendasi di antaranya yakni mendorong penyusunan RPJMN 2020-2024 yang bernuansa perlindungan terhadap lingkungan hidup. 

Lebih lanjut, Ipi menjelaskan, mengoptimalkan instrumen kebijakan untuk pengendalian lingkungan hidup, dan join monitorin perbaikan tata kelola renaksi sampah di laut.

"Jauh sebelum kajian tersebut, KPK juga telah melakukan sejumlah intervensi pada sektor SDA sebagai wujud perhatian serius KPK pada sektor ini," ungkap Ipi.

"Beberapa kajian di antaranya Kajian Sistem Perencanaan dan Pengawasan Kawasan Hutan, Kajian Kebijakan Pengusahaan Batubara, Kajian Sistem Pengelolaan PNBP Minerba, Kajian Sistem Perizinan SDA, NKB Percepatan Pengukuhan Kawasan Hutan, Kajian Sistem Pengelolaan Ruang Laut dan Sumber daya Kelautan, hingga Kajian Pengelolaan Sampah Untuk Energi Listrik Terbarukan pada 2019," imbuhnya.

Ipi menyebut program pendidikan antikorupsi merupakan kelanjutan dari program yang sama pada tahun 2021. Di mana Paku intergritas merupakan salah satu program pendidikan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan antikorupsi khusus bagi para penyelenggara negara di Kementerian maupun lembaga.

"PAKU Integritas meliputi dua kegiatan utama, yaitu Pembekalan Antikorupsi (Executive Briefing) bagi penyelenggara negara beserta pasangannya dan Diklat Pembangunan Integritas bagi para penyelenggara negara," jelas Ipi.

Terakhir Ipi juga menyampaikan Executibe Briefing pada PAKU Integritas 2022 akan diselenggarakan dalam 9 seri yang melibatkan total 17 kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerah.[]