Ekonomi

Menteri BKS Layak Diganti Jika Jokowi Reshuffle Kabinet


Menteri BKS Layak Diganti Jika Jokowi Reshuffle Kabinet
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi V di kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2019). Rapat kerja ini membahas anggaran, rencana strategis, dan program kerja untuk sektor transportasi lima tahun ke depan. (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO Isu reshuffle kabinet merebak setelah video dari Sekretariat Presiden tayang di You Tube pada Minggu (28/6/2020) lalu. Dalam video tersebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampak geram dengan kinerja anak buah buahnya beberapa waktu terakhir dalam menangani pandemi Covid-19.

Bahkan dalam kemarahan presiden tersebut, tampak adanya ancaman akan melakukan reshuffle kabinet kepada menteri yang hanya melakukan pekerjaan yang biasa-biasa saja di tengah pandemi.

“Langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan. Dan saya membuka yang namanya entah langkah politik, entah langkah kepemerintahan. Akan saya buka. Langkah apa pun yang extraordinary akan saya lakukan untuk 267 juta rakyat kita,” ujar Presiden dengan geram sewaktu sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Kamis (18/6/2020) lalu.

“Bisa saja membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, suasana ini, (jika) Bapak Ibu tidak merasakan itu, sudah,” tegasnya.

Akhirnya pendapat publik langsung menyorot kinerja menteri mana saja yang termasuk dalam sindiran Presiden Jokowi tersebut. Beberapa langkah dan kinerja menteri sejak dilantik pada 23 Oktober 2019 silam pun menjadi pantauan media massa.

Pengamat maritim Siswanto Rusdi, saat menanggapi isu reshuffle itu langsung menyorot kepada kinerja Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Menurutnya dari sisi maritim sesuai bidang dia, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, atau BKS biasa disapa, gagal membangun visi Presiden Jokowi pada 2014 untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

“Saya menilai jika ada reshuffle kabinet, maka menteri pertama yang harus di-reshuffle adalah Budi Karya Sumadi karena gagal menjalankan dengan serius gagasan Poros Maritim Dunia,” ujar Siswanto, Senin malam (29/6/2020).

Siswanto yang merupakan Direktur Eksekutif National Maritime Institute (Namarin) itu mengungkapkan saat ini kondisi sektor perhubungan laut kita masih karut marut. Banyak hal yang belum dibenahi di sektor ini selama kepemimpinan BKS.

“Banyak gaji pelaut yang masih di bawah standar, sertifikasi pelaut palsu masih beredar, terus di pelabuhannya, skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha) juga banyak yang belum berjalan, proyek Tol Laut juga terus jadi sorotan presiden, ini bagaimana mau jalankan Poros Maritim Dunia?” tegas Siswanto.

Selain itu, dalam sisi kemanusiaan, Siswanto menilai kondisi BKS yang bisa dibilang belum fit pasca terjangkit Covid-19, sangat memungkinkan mantan Dirut PT Angkasa Pura II ini untuk beristirahat. Ia tidak tega ketika melihat BKS mendapat tugas berat dari presiden untuk merampungkan visi maritimnya, sementara daya tubuhnya mengalami penurunan.

“Daya tahan tubuh beliau (Budi Karya Sumadi) menurun sehingga kinerja menurut saya kurang bisa maksimal. Jadi performa beliau dalam menjalankan tugas-tugas berat dari presiden juga kurang optimal,” pungkasnya. []