Ekonomi

Menteri Basuki Pecut Badan Usaha Wujudkan Akses Air Minum Aman

Menteri Basuki Hadimuljono mengajak badan usaha untuk meningkatkan peran dalam mempercepat pencapaian target 100 persen akses air minum aman


Menteri Basuki Pecut Badan Usaha Wujudkan Akses Air Minum Aman
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi V soal keselamatan kerja dalam bidang konstruksi di ruang Komisi, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (21/3). Dalam rapat ini para anggota dewan menyoroti sejumlah insiden yang terjadi pada sejumlah proyek. Mulai dari kecelakaan konstruksi pada proyek Tol Becakayu, hingga yang terbaru kecelakaan kerja di proyek Rusun Tingkat Tinggi Pasar Rumput yang digarap oleh PT Was (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengajak badan usaha untuk meningkatkan peran dalam mempercepat pencapaian target 100 persen akses air minum aman.

"Kami  punya program 10 juta sambungan rumah (SR) dengan perkiraan kebutuhan anggaran Rp700 triliun," ujar Menteri PUPR Basuki dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Minggu (14/2/2021).

Menurut Menteri Basuki, hal ini tidak mungkin ditanggung APBN sendiri, sehingga menggunakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

"Umbulan salah satu contohnya yang sudah selesai dari Pasuruan dibawa ke lima kabupaten kota termasuk Kota Surabaya. Juga di Lampung ada KPBU SPAM Lampung dan ada Dumai Rokan Bengkalis itu juga sudah ada SPAM regional KPBU,” tutur Menteri PUPR dilansir dari Antara.

Menteri Basuki menyatakan ada tiga masalah utama dalam penyediaan air bersih di Indonesia, di mana yang pertama terkait dengan manajemen penyediaan air bersih.

Secara hidrologis, jumlah air yang tersedia tetap, sehingga apabila ada yang kekurangan atau kelebihan air,  hal itu disebabkan manajemen pengelolaan airnya yang keliru.

"Apabila ada yang kekeringan dan kebanjiran pasti manajemen airnya yang tidak baik. Dan ada juga dalam hal kualitas, jika ada yang jelek pasti masalahnya manajemen airnya perlu diperbaiki. Contohnya jika ada waduk-waduk yang airnya warna coklat, itu dikarenakan di hulunya ada kerusakan. Hal ini membuat kualitas air menjadi buruk dan tidak bisa digunakan masyarakat,” tutur Menteri Basuki.

Permasalahan selanjutnya menurut Menteri PUPR terkait kebocoran air baik yang diakibatkan secara teknis maupun administrasi yang masih tinggi.

Permasalahan terakhir terkait pengelolaan air bersih menurut Menteri Basuki adalah mengenai tarif air. Kebutuhan setiap daerah berbeda sehingga besaran tarif per kubik juga berbeda. Dengan demikian perlu ditetapkan koefisien masing-masing daerah sesuai dengan UMR dan lainnya untuk menentukan tarif.

"Tiap daerah-daerah bisa menyesuaikan dengan koefisien yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat kemahalan, UMR, dan lainnya. Seperti Jakarta pasti berbeda dengan Cianjur. Saya kira dengan demikian mungkin cukup fair," katanya.[]

Sumber: Antara