News

Mensos Risma Diminta Pertimbangkan Kebijakan Penghentian Program Bansos COVID-19

Pasalnya kata HNW, saat masyarakat miskin bertambah, dan ketika darurat nasional covid-19 belum melandai.


Mensos Risma Diminta Pertimbangkan Kebijakan Penghentian Program Bansos COVID-19
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII di kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (13/1/2021). (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW) menyayangkan kebijakan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini yang menghentian bantuan tunai. Pasalnya kata HNW, saat masyarakat miskin bertambah, dan ketika darurat nasional covid-19 belum melandai. 

"Sangat disayangkan, Mensos tidak menjaga tradisi dan melakukan kewajibannya untuk memperjuangkan bantuan sosial bagi Rakyat miskin, bahkan mengusulkan perpanjangan programnya pun belum, tapi langsung membuat keputusan sepihak, menghentikan bantuan sosial tunai," ungkap HNW dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa  (13/4/2021). 

HNW yang juga Anggota DPR-RI Komisi VIII, menyesalkan sikap Mensos Risma yang dianggap terburu-buru menghentikan program bantuan sosial dengan alasan ketiadaan anggaran. 

"Tapi Bu Mensos sebagaimana dilaporkan oleh pihak Direktur Anggaran bid PMK Kemenkeu, bukannya mengajukan usulan program tambahan anggaran, tapi malah sudah membuat keputusan menghentikan program dengan alasan ketiadaan anggaran," singgungnya. 

"Padahal anggaran ada di Kemenkeu, dan pengajuan usulan tambahan anggaran bukan tabu, dan bukanlah hal baru dalam proses pengelolaan anggaran tahun berjalan," sambungnya. 

Selain itu, HNW mengingatkan, momentum pertumbuhan ekonomi nasional umumnya terjadi pada kuartal 2 tahun berjalan. Sepanjang kuartal 2 tersebut juga akan terjadi momentum bulan Ramadhan yang rutin menyumbang porsi besar dalam pertumbuhan ekonomi. 

Oleh karena itu, dia meminta selain dipandang dari sisi sosial, bansos tunai bagi masyarakat miskin perlu dilihat dari sisi pemulihan ekonomi karena akan mendorong konsumsi sebagai bagian terbesar dari perekonomian Indonesia (57,6%). 

"Bu Mensos perlu meneladani Presiden Jokowi yang berani mencabut Perpres bermasalah terkait investasi miras. Karenanya Bu Mensos agar mencabut keputusan sepihaknya menghentikan program bantuan sosial tunai, dan segera mengajukan tambahan anggaran ke Kemenkeu," tegasnya.[]

Melly Kartika Adelia

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu