Ekonomi

Menperin Bertekad Wujudkan Industri Mandiri hingga Berkeadilan

Kemenperin bertekad membangun sektor industri di tanah air yang mandiri, berdaulat, maju, berkeadilan dan inklusif.


Menperin Bertekad Wujudkan Industri Mandiri hingga Berkeadilan
Ilustrasi - Industri Manufaktur (AKURAT.CO/Ryan)

AKURAT.CO  Kementerian Perindustrian bertekad membangun sektor industri di tanah air yang mandiri, berdaulat, maju, berkeadilan dan inklusif, di mana upaya besar itu perlu mendapat dukungan dari semua pihak dengan juga ditopang berbagai kebijakan yang strategis sehingga sasaran terwujud.

“Kami optimistis, industri manufaktur Indonesia akan semakin dibanggakan di dalam negeri serta dihormati dan disegani di kancah persaingan global,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita lewat keterangannya di Jakarta, Senin (23/8/2021).

Menperin menjelaskan konteks mandiri dalam pembangunan sektor industri manufaktur, yakni keberlangsungan industri manufaktur dalam negeri tidak boleh tergantung pada sumber daya luar negeri.

Kemudian, konsep berdaulat dapat dimaknai bahwa produk-produk industri manufaktur dalam negeri mesti menjadi "tuan" di negeri sendiri serta dipakai oleh anak bangsa dan menjadi kebanggaan.

“Sementara itu, konteks maju, artinya industri manufaktur dalam negeri memiliki daya saing global dan menguasai pasar internasional. Sedangkan, untuk berkeadilan dan inklusif, memiliki makna bahwa pembangunan industri manufaktur harus merata di seluruh wilayah atau daerah dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat hingga lapisan terbawah,” paparnya.

Agus mengemukakan ada tiga kebijakan utama yang perlu dijalankan dalam mewujudkan industri yang mandiri dan berdaulat, yakni program substitusi impor, Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN), dan hilirisasi sumber daya alam.

Upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor sekaligus mendorong penguatan struktur industri manufaktur, Kemenperin telah mengeluarkan kebijakan substitusi impor 35 persen pada 2022.

“Strategi ini ditempuh guna merangsang pertumbuhan industri substitusi impor di dalam negeri, peningkatan utilitas industri domestik, dan peningkatan investasi untuk produksi barang-barang substitusi impor,” tuturnya.

Langkah tersebut akan didukung dengan optimalisasi program P3DN. Salah satu kebijakannya adalah penetapan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) minimal 40 persen.

Sumber: Antara