News

Menpan-RB Wanti-wanti Semua ASN Tak Cuti di Hari Kejepit

Hal ini harap dipatuhi semua ASN


Menpan-RB Wanti-wanti Semua ASN Tak Cuti di Hari Kejepit
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Tjahjo Kumolo menegaskan akan mencabut hak cuti Aparatur Sipil Negara (ASN) pada hari kejepit diantara hari libur reguler mingguan dengan hari libur peringatan tahun baru Islam yang telah diubah ke hari Rabu (11/8/2021).

Dia mewanti-wanti seluruh ASN untuk tidak menyiasati hari kejepit diantara libur itu untuk mendapat tambahan libur. 

Politisi PDIP itu mengatakan, sesuai ketentuan, ASN memiliki hak untuk cuti perorangan. Tetapi, dia telah memutuskan untuk meniadakan hak cuti itu.

Pertimbangannya adalah untuk kemaslahatan bersama di era Pandemi Covid-19 yang saat ini jumlah korbannya meningkat tajam. 

"Pengertian ditiadakan jangan sampai hari Sabtu libur, Minggu libur hari besar keagamaan, hari Selasa libur (tahun baru Islam), terus nanti semua ASN minta cutinya hari Senin. Nah, ini dilarang. Cari cuti hari lain," kata Menpan Tjahjo di kantor Kemenko PMK, Jumat (18/6/2021). 

Selain itu, kata dia, istilah cuti bersama juga ditiadakan bagi ASN. Semua pihak saat ini sedang berkonsentrasi untuk menghindari penularan virus dan menjaga kesehatan masing-masing. 

"Istilah cuti bersama itu, tidak ada. Semua konsentrasi untuk kesehatan masyarakat sebagaimana arahan bapak presiden dan pak Menko PMK bahwa semua untuk menjaga kesehatan masyarakat dari pandemi Covid-19 yang ada," ujarnya. 

Selain soal peniadaan cuti bersama, dia juga menegaskan bahwa pelayanan di kantor pemerintahan tetap berlangsung sebagaimana biasanya. Penyesuaian-penyesuaian jumlah orang yang bekerja dalam satu kantor, kata dia, dimungkinkan. Tetapi, semuanya mengikuti keputusan Satgas Covid-19 di daerah masing-masing. 

"Tidak ada istilah kantor itu tutup atau lockdown, tidak ada. Karena pelayanan masyarakat harus tetap jalan. Tetapi masing-masing kementerian/lembaga dan pemda sesuai zona merah di daerah sebagaimana yang diputuskan oleh Satgas Covid-19 di daerah," katanya. 

Dia membolehkan pimpinan lembaga pemerintah mengatur kerja di kantor masing-masing bila di kantor tersebut ada yang tertular Covid-19. Tetapi, kata dia, prinsipnya, kantor pemerintah tidak diperkenankan untuk tutup. 

"75 persen kerja di kantor, 25 persen kerja di rumah atau kalau memang satu kantor stafnya banyak yang terkena musibah positif Covid-19 itu bisa 10 persen, nggak ada masalah. Tapi bergiliran. Kantor tidak tutup," ujarnya.[]

Bayu Primanda

https://akurat.co