News

Menlu Retno Sebut Sebagian Besar Pengungsi Rohingya di Aceh Miliki Kartu UNHCR


Menlu Retno Sebut Sebagian Besar Pengungsi Rohingya di Aceh Miliki Kartu UNHCR
Menteri Luar Negri Retno Marsudi memberikan pidatonya dalam pembukaan Rapat Kerja Kepala Perwakilan RI dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (9/1/2020). Rapat kerja Kepala Perwakilan RI dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) ini diikuti 131 Dubes dan para pejabat eselon 1. Raker ini masih akan berlangsung hingga 11 Januari 2020 mendatang. Dalam Raker dibahas mengenai penguatan diplomasi ekonomi, penguatan peran dan kontribusi Indonesia di dunia hingga peng (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno L.P Marsudi, mengungkapkan bahwa dari 99 pengungsi Rohingya yang diselamatkan di Aceh, sebagian besarnya memiliki kartu resmi dari United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).

Sehingga, menurut Retno, mereka resmi berstatus pengungsi dan mendapatkan hak perlindungan internasional di bawah UNHCR.

"Mayoritas dari mereka telah memiliki kartu UNHCR yang berarti mereka telah resmi berstatus pengungsi dan mendapatkan hak international protection di bawah UNHCR," ungkapnya saat konferensi pers, Jakarta, Selasa (30/6/2020).

Retno mengatakan, pertolongan darurat terhadap 99 pengungsi Rohingya tersebut telah diberikan, termasuk kebutuhan pokok juga telah diberikan. Saat ini pengungsi Rohingya tersebut dalam keadaan sehat.

"Kepada mereka telah dilakukan tes Covid-19 (Virus Corona) dan semuanya Alhamdulillah hasilnya negatif," katanya.

Retno menjelaskan, 99 pengungsi Rohingya itu terdiri dari 43 orang dewasa, 30 perempuan dan 13 laki-laki. Anak-anak sebanyak 56, anak-anak itu berusia di bawah 18 tahun, terdiri dari 43 anak perempuan dan 13 anak laki-laki.

Saat ini, lanjut Retno, pengungsi Rohingya tersebut telah ditampung di gedung bekas Kantor Imigrasi Lhokseumawe dan direncanakan akan dipindahkan ke Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) yang terletak di kawasan Kandang, Kecamatan Muara Dua, Lhokseumawe, pada 1 Juli 2020.

"Sejak tibanya para migran tanggal 24 Juni, Kementerian Luar Negeri terus melakukan koordinasi dengan unsur pemerintah pusat dan pemerintah daerah, diantaranya Satgas Penanganan Pengungsi Luar Negeri yang ada di pusat, kemudian Pemda, TNI, Polri, Basarnas, Dinas Sosial Aceh Utara," ujarnya.

Retno menambahkan, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan UNHCR dan IOM melalui berbagai komukasi.

"Untuk mempertebal koordinasi, maka Kementerian Luar Negeri telah melakukan pertemuan dengan UNHCR pada tanggal 29 Juni," ungkapnya.[]