News

Menkumham Targetkan 70 Persen Satkernya Raih WBK/WBBM Tahun 2020


Menkumham Targetkan 70 Persen Satkernya Raih WBK/WBBM Tahun 2020
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly saat memberikan penjelasan kepada Komisi III pada rapat kerja di gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Senin (22/6/2020). Raker ini membahas agenda evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dan pola manajemen pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, penjelasan refocusing APBN tahun 2020, persiapan new normal di lembaga pemasyarakatan dan imigrasi, serta isu-isu lainnya. (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly mengingatkan seluruh jajarannya untuk satu kata dan perbuatan dalam menjaga integritas dan mengejar target minimal 70 persen dari 520 satuan kerja yang diusulkan bisa meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 2020.

Hal tersebut disampaikan Yasonna saat memberi arahan pada apel pagi pembangunan zona integritas di lingkungan Kemenkumham, Jakarta, Senin (3/8/2020).

"Tahun lalu Kemenkumham mengusulkan 139 satuan kerja dan mendapatkan 39 predikat WBK dan 4 predikat WBBM. Untuk tahun 2020, Kemenkumham akan mengusulkan 520 satuan kerja kepada Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku Tim Penilai Nasional. Saya ingin agar setiap wilayah menargetkan minimal 70 persen dari satuan kerja yang diusulkan untuk meraih predikat WBK/WBBM," kata Yasonna.

Menteri asal PDIP itu sangat yakin jika seluruh anak buahnya siap untuk mewujudkan target yang telah ditetapkan tersebut.

"Saya yakin seluruh jajaran Kemenkumham ingin mewujudkan program pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM. Karenanya, saya berharap kita semua satu kata dan perbuatan, bekerja keras, serta menjaga integritas sehingga terbebas dari praktik perbuatan tercela yang mencederai amanah rakyat," tuturnya.

Ia menginstruksikan agar Program Pembangunan Zona Integritas di Kemenkumham tidak sekadar di atas kertas, namun bisa memberikan hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Seluruh jajaran Kemenkumham harus bisa memastikan bahwa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak ada praktik percaloan, harus bebas pungli, melayani dengan responsif, prosedur yang jelas, biaya transparan, dan yang tak kalah penting adalah kepastian waktu penyelesaian," ucap Yasonna.

"Sudah saatnya terobosan dan inovasi terbaik yang sudah ada dan bermanfaat untuk masyarakat ini kita jadikan sebagai best practices standar pelayanan sehingga kita dapat memastikan Kemenkumham memiliki standar pelayanan prima," ucapnya.

Pada awal tahun 2020, Kemenkumham telah mencanangkan program pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM yang saat ini telah memasuki masa evaluasi oleh Tim Penilai Internal (TPI). Untuk itu, Yasonna juga mengingatkan jajarannya agar melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala.

"Unit Eselon I mesti mengawasi satuan kerja yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing dalam pemenuhan Komponen Pengungkit pada aplikasi Elektronik Reformasi Birokrasi (E-RB)," ucapnya.

"Setiap tim kerja juga mesti memantau hasil survey Indeks Persepsi Korupsi (IPK) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Hasilnya harus menunjukkan tren positif. Semua ini harus dilakukan dengan baik agar kriteria yang dipersyarakatkan dapat kita penuhi pada saat penilaian akhir oleh Tim Penilai Nasional," tukasnya.[]

Ainurrahman

https://akurat.co