News

Menkumham Sebut Lagu di YouTube Kini Bisa Jadi Jaminan Utang Bank, Apa Syaratnya?

PP Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif mengizinkan produk kekayaan intelektual sebagai jaminan utang ke lembaga keuangan bank maupun non-bank.

Menkumham Sebut Lagu di YouTube Kini Bisa Jadi Jaminan Utang Bank, Apa Syaratnya?
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly usai acara Roving Seminar Kekayaan Intelektual di Hotel Tentrem, Kota Yogyakarta, Kamis (21/7/2022). (AKURAT.CO/Kumoro Damarjati)

AKURAT.CO Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengungkap lagu yang diunggah ke YouTube sudah bisa dijadikan jaminan pinjaman atau utang ke bank berkat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2022.

"Kalau sudah lagu kita ciptakan masuk ke YouTube kalau sudah dia jutaan viewers, itu sertifikatnya sudah punya nilai jual. Kalau kita tiba-tiba membutuhkan uang, kita bisa gadaikan di bank," kata Yasonna di Hotel Tentrem, Kota Yogyakarta, Kamis (21/7/2022).

PP Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 12 Juli lalu mengizinkan produk kekayaan intelektual, salah satunya lagu, sebagai jaminan utang ke lembaga keuangan bank maupun non-bank.

baca juga:

Syaratnya, produk tersebut harus terlebih dahulu mengantongi sertifikat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

"Hak Kekayaan Intelektual kita, sertifikat Hak Kekayaan Intelektual kita, dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia," ujar dia.

Valuasi HAKI bisa dilihat dari potensi pendapatan yang bakal diterima, dengan lembaga keuangan sebagai penentunya.

"Semakin tinggi value dan potensi ekonomi dari karya cipta, merek atau paten yang dimiliki tersebut maka nilai pinjaman yang akan diberikan pun akan semakin besar. Peraturan tersebut juga mensyaratkan bahwa kekayaan intelektual harus ditetapkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual," paparnya.

Sepenuturan Yasonna, PP Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif merupakan wujud keberpihakan pemerintah untuk melindungi dan mengutilisasi Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

Dia pun mengajak masyarakat serta pemerintah daerah peduli terhadap kekayaan intelektual (KI) yang dibuatnya dan mendaftarkannya di DJKI Kemenkumham.

Pencatatan karya intelektual membuat karya maupun inovasi jadi terlindungi, sekaligus sebagai salah satu alat bukti saat terjadi pelanggaran oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.[]