News

Menkopolhukam Siapkan Omnibus Law Dunia Digital

Pemerintah saat ini tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law sesi dua.


Menkopolhukam Siapkan Omnibus Law Dunia Digital
Mahfud MD

AKURAT.CO  Pemerintah saat ini tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law dunia digital khusus bidang transaksi elektronik.

Menurut Mahfud, RUU itu merupakan rencana jangka panjang pemerintah dalam hal melindungi keamanan negara dan perlindungan terhadap masyarakat. 

Mantan anggota DPR dari Fraksi PKB itu mengungkapkan, RUU Omnibus sesi dua itu merupakan respons pemerintah terhadap perkembangan dunia digital secara global.

RUU Omnibus Law bidang transaksi elektronik itu mengatur hal-hal yang tidak diatur dalam UU ITE yang hanya mengatur enam isu penting terkait unaran kebencian, kabar bohong, judi online,kesusilaan, penghinaan, dan fitnah.

RUU itu akan mengatur dan menjamin soal isu perlindungan data konsumen, perlindungan data pribadi, dan transaksi elektronik terkait keuangan. RUU Omnibus Law bidang transaksi elektronik itu, kata Mahfud, bakal mencakup banyak hal yang tidak termaktun dalam UU ITE. 

"Kami memutuskan untuk membuat semacam Omnibus Law di bidang elektronik. Disamping yang sudah ada (UU ITE), itu nanti akan segera dikaji ulang. (RUU Omnibus Law transaksi elektronik itu) agar kita mempunyai kekuatan pertahanan di dunia digital," katanya. 

Pentingnya pertahanan negara di bidang digital, kata Mantan Menhan era Presiden Gus Dur itu, karena melihat gejala serangan intelijen cyber yang mengancam kedaulatan dan keamanan nasional. 

Dia mengaku telah mendengar secara langsung paparan para pejabat Badan Intelijen Negara (BIN) terkait bahaya serangan intelijen berbasis digital. Ancaman nyata du dunia digital itu, kata Mahfud, telah mengancam kedaulatan negara Indonesia. 

"Karena kan banyak itu serangan intelijen, serangan terhadap pertahanan kita dan sebagainya. Masih banyak yang bolong-bolong. Nah ini yang jangka panjang (selain revisi terbatas UU ITE)," katanya. 

RUU Omnibus Law itu, kata Mahfud, akan mencakup banyak aturan-aturan transaksi elektronik saat ini. Baik yang ada dalam bentuk UU maupun produk hukum turunannya.

"Nah itu akan diatur semua melalui satu UU yang lebih komprehensif," katanya. 

Diberitakan sebelumnya, kasus dugaan kebocoran data 270 juta lebih penduduk Indonesia baru-baru ini sempat heboh. Data yang diduga milik BPJS Kesehatan itu diduga dicuri dari server milik BPJS Kesehatan dan dijual di forum peretas online.

Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Achmad Yurianto bahkan menyebut kebocoran data peserta BPJS itu merupakan ancaman kedaulatan negara Indonesia. 

Dalam konteks itu, RUU Omnibus Law bidang transaksi elektronik menjadi sangat penting kehadirannya.