Ekonomi

Menkop Teten: 'Industri Furnitur Nasional Harus Kuat di Pasar Domestik dan Pasar Global'

Menkop Teten: 'Industri Furnitur Nasional Harus Kuat di Pasar Domestik dan Pasar Global'
Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki (AKURAT.CO/Andoy)

AKURAT.CO Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki menginginkan industri furnitur dalam negeri selain jago di kandang atau dominan di pasar lokal, juga harus mampu bersaing masuk dan menguasai pasar global. 

“Kita harus memperkuat pasar domestik, karena pasar kita sangat besar. Nah, kebijakan substitusi impor kita harus diarahkan untuk masuk ke pasar global," kata MenkopUKM, Teten Masduki, pada acara pelantikan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Asosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) masa bakti 2022-2027 di Jakarta, Selasa (27/9).

Menteri Teten mencontohkan di China, dimana UKM di dalamnya yang sudah masuk pasar global, mereka juga sudah lebih dahulu menguasai pasar dalam negerinya. "Kita harus seperti itu. Dan itu harus menjadi strategi kita ke depan," kata MenkopUKM.

baca juga:

Menteri Teten mengatakan pemerintah sedang terus memperkuat pasar produk dalam negeri (UMKM) dengan menetapkan 40 persen belanja negara (APBN dan APBD) harus menyerap produk UMKM. "Presiden Jokowi malah ingin tidak hanya 40 persen, tapi 100 persen,” kata Menteri Teten.

Bila kebijakan 100 persen menyerap produk lokal diterapkan, MenkopUKM meyakini kinerja UMKM Indonesia bakal semakin kuat. Termasuk di dalamnya kebijakan substitusi impor. "Terlebih lagi, prosedur untuk masuk e-Katalog LKPP dan katalog daerah, sudah dipermudah. Dari 8 prosedur menjadi 2 prosedur saja," kata Menteri Teten.

Dan UMKM yang sudah masuk e-Katalog, tidak perlu lagi mengikuti proses tender. "Namun, jangan sampai itu dikuasai usaha besar. Memang, harus ada batasan-batasan. Misalnya, belanja senilai Rp100 juta ke bawah harus UMKM," kata MenkopUKM.

Meski begitu, Menteri Teten menekankan belanja pemerintah juga harus produk yang berkualitas. Solusinya adalah mendorong terjadinya kemitraan antara usaha besar dengan UMKM. Misalnya, penyediaan komponen untuk industri besar, sekitar40-50 persen dipasok dari UMKM. "Langkah itu yang paling relevan dilakukan," kata MenkopUKM.

Apalagi, terkait kemitraan tersebut, sudah diatur dalam UU Cipta Kerja. "Bagi usaha besar yang melakukan kemitraan, ada insentif pajak. Dan bagi UMKM terkecualikan dari aturan mengenai pengupahan buruh," kata MenkopUKM.

Gambaran kemitraannya, kata MenkopUKM, usaha besar fokus pada research and development, bahan baku, hingga marketing. Sementara proses produksinya bermitra dengan UMKM. "Ini yang bisa kita lakukan, khususnya di industri furnitur," ujar Menteri Teten.