News

Menko PMK Sebut Pemerintah Akan Siapkan Langkah-langkah Endemi

Menko PMK Muhadjir Effendy menyatakan, pemerintah akan menyiapkan langkah-langkah untuk hidup normal bersama Covid-19.


Menko PMK Sebut Pemerintah Akan Siapkan Langkah-langkah Endemi
Muhadjir ziarah makam Bung Karno (Humas Kemenko PMK)

AKURAT.CO Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan, pemerintah akan menyiapkan langkah-langkah untuk hidup normal bersama Covid-19. Kesiapan itu didasari atas asumsi Covid-19 tidak akan hilang begitu saja dalam waktu cepat, dari pandemi menjadi endemi.

"Artinya nanti akan menjadi wabah yang sifatnya sporadis di tempat-tempat tertentu seperti flu, demam berdarah, dan seterusnya," ujarnya kepada awak media saat berziarah ke Makam Bung Karno di Kota Blitar, Jawa Timur, Minggu (29/8/2021).

Pada kesempatan itu, Mantan Mendikbud itu didampingi oleh Walikota Blitar Santoso, Bupati Blitar Rini Syarifah dan Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso. Dia mengatakan, untuk menyesuaikan hidup normal dengan pandemi Covid-19, tidak ada pilihan lain saat ini selain disiplin menjalankan protokol kesehatan.

Terlebih, menjadikan protokol kesehatan sebagai bagian kehidupan sehari-hari terutama memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan.

Di samping itu, pemerintah juga terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kondisi tersebut akan berlangsung sampai penanganan Covid-19 dianggap betul-betul terkendali.

Sslain soal hidup normal bersama pandemi, Muhadjir juga mewanti-wanti agar pembagian bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat benar-benar terlaksana dengan baik dan tepat sasaran. Jangan sampai ada masyarakat yang berhak namun tidak memperoleh bantuan.

"Kalau ada laporan atau mumpung saya di sini silakan melapor mana yang tidak merata, siapa yang nggak kebagian nanti saya catat biar segera saya tangani. Pokoknya tidak boleh ada orang yang berhak kemudian tidak dapat," cetusnya.

Kendati demikian, ia mengakui masih ada masalah dalam pembagian bansos terutama pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hanya, menurutnya, pemerintah telah membuat jaring pengaman sosial secara berlapis-lapis.

Mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako yang diberikan reguler, baik ada Covid-19 ataupun tidak. Kemudian, selama pandemi juga diberikan Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD).

"Kalau dirasa belum cukup, untuk kota ada dana dari pemda yaitu refocusing untuk mereka yang belum dicover oleh BST. Kalau belum cukup juga masing-masing pemda diinstruksikan untuk mengalokasikan anggaran dari APBD untuk bansos, ditambah sekarang ada tambahan bantuan dari TNI/Polri," tandasnya. []