Ekonomi

Menko Airlangga: Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Bisa Pulihkan Ekonomi Nasional

Menko Airlangga: Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Bisa Pulihkan Ekonomi Nasional
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto pada saat teleconference bersama media di kantornya, Jakarta. (AKURAT.CO/Andoy)

AKURAT.CO Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan penguatan tata kelola di sektor publik maupun korporasi dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi nasional melalui pembaharuan mandat Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG).

Pembaharuan tersebut dilakukan melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Kepmenko) Nomor 44 Tahun 2021 tentang Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG).

“KNKG telah habis masa kerjanya pada 31 Desember 2019 maka perlu dilakukan penyempurnaan untuk memperbaiki mandatnya dalam mendorong penanganan Covid-19 dan percepatan pemulihan ekonomi nasional,” kata Menko Airlangga Hartarto di Jakarta, Kamis (4/3/2021).

baca juga:

Dilansir dari Antara, Menko Airlangga menuturkan saat ini KNKG memiliki struktur organisasi yang lebih ramping serta adanya tugas tambahan memantau dan mengevaluasi penerapan tata kelola penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko baik di tingkat pusat maupun daerah.

Tugas itu sesuai amanat UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja khususnya terkait perizinan berusaha yang pelaksanaannya diatur melalui PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Ia menjelaskan selama ini KNKG telah menerbitkan beberapa pedoman untuk peningkatan tata kelola antara lain pedoman Good Corporate Governance (GCG), manajemen risiko berbasis GCG, dan GCG Perbankan.

Tak hanya itu, KNKG Sejak 2018 juga telah melaksanakan program sertifikasi personel bidang kompetensi tata kelola untuk pejabat publik dan jajaran manajemen korporasi.

Menko Airlangga menjelaskan peringkat pada Worldwide Governance Indicators mencatat peringkat governansi Indonesia dalam lima tahun terakhir menuju arah perbaikan pada indikator akuntabilitas, efektivitas pemerintah, kualitas regulasi, dan penegakan hukum.

Oleh sebab itu penerapan prinsip-prinsip tata kelola perlu diperkuat untuk meningkatkan capaian pada indikator stabilitas politik, keamanan, dan korupsi.

Sumber: Antara

Dhera Arizona Pratiwi

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu