Ekonomi

Menko Airlangga Minta Perbankan Penuhi Target Penyaluran Kredit UMKM

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong perbankan memenuhi target penyaluran kredit UMKM sampai 35 persen dari total kredit perbankan nasional 2021.


Menko Airlangga Minta Perbankan Penuhi Target Penyaluran Kredit UMKM
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat menghadiri rapat untuk membahas omnibus law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di Nusantara II, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (14/04/2020). Rapat kerja dengan agenda pemaparan pemerintah dalam forum resmi tersebut akan dilanjutkan dengan tanggapan dari masing-masing fraksi di DPR atas pemaparan pemerintah. (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendorong perbankan untuk memenuhi target penyaluran kredit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sampai 35 persen dari total kredit perbankan nasional pada 2021.

Menurut Airlangga, melihat besaran kredit UMKM di ASEAN hingga mencapai 60 persen, maka Indonesia perlu mendorong UMKM untuk naik kelas.

"Bankir memang harus dikasih target, agar tidak terus menerus berada di zona nyaman yang bisa menyebabkan tersendatnya penyebaran kredit UMKM," kata Airlangga dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (13/4/2021).

Dalam sebuah acara peluncuran sebuah laman informasi vaksin, Airlangga mengatakan, dalam 6-7 tahun terakhir besaran kredit UMKM hanya stagnan berkisar 18-20 persen.

"Kalau targetnya dinaikkan maka perbankan akan lebih tertantang," katanya dilansir dari Antara.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), kredit UMKM perbankan nasional per Februari 2021 mencapai Rp1.010,3 triliun atau 18,6 persen terhadap total kredit sebesar Rp5.417,3 triliun. Komposisi tersebut tidak berubah dari akhir 2020.

Airlangga pun memberikan contoh besaran kredit usaha rakyat (KUR) yang mengalami peningkatan dari yang sebelumnya berjumlah Rp190 triliun hingga kini menjadi Rp253 triliun.

"Jadi challenge-nya semakin besar, tetapi bagi perbankan tahun ini risikonya dijamin dengan iuran pemerintah. Dengan iuran penjaminan ini, maka risikonya akan lebih rendah, ditambah beberapa aset tertimbang menurut risiko (ATMR)-nya diturunkan, seperti otomotif, properti ATMR-nya turun," katanya.

Ia mengakui saat ini terjadi crowding out. Hal ini diakibatkan oleh perbankan lebih suka menaruh uang di surat berharga negara (SBN) ketimbang kredit, karena faktor perbandingan antara risiko gagal bayar dari nasabah dan imbal hasil yang didapat dengan besaran minimal tujuh persen.

Sumber: Antara

Dhera Arizona Pratiwi

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu