Ekonomi

Menko Airlangga: Manfaatkan Momentum Pertumbuhan Ekonomi dengan Akselerasi Investasi

Pemerintah berkomitmen untuk mendukung investasi dan kemudahan berusaha melalui Undang-Undang Cipta Kerja.


Menko Airlangga: Manfaatkan Momentum Pertumbuhan Ekonomi dengan Akselerasi Investasi
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (Humas Kemenko Bidang Perekonomian)

AKURAT.CO Berbagai upaya Pemerintah dalam penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional akan dapat tercapai jika diiringi dengan kerjasama yang baik dengan seluruh pihak, termasuk dukungan dari para investor dan seluruh pelaku ekonomi.

Dari segi pemulihan ekonomi nasional, saat ini momentum pemulihan ekonomi telah dapat dirasakan dengan membaiknya ekonomi Indonesia pada Q1-2021 dengan hanya terkontraksi sebesar 0,74 persen (yoy).

Momentum ini harus dijaga salah satunya melalui akselerasi investasi agar ekonomi dapat pulih lebih cepat meskipun saat ini terdapat tantangan akibat eskalasi kasus Covid-19, khususnya varian delta.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Investor Daily Summit 2021, Selasa (13/7/2021), menegaskan bahwa Pemerintah berkomitmen untuk mendukung investasi dan kemudahan berusaha melalui Undang-Undang Cipta Kerja.

Hal ini juga termasuk dengan memberikan insentif terhadap bidang usaha prioritas dengan kriteria tertentu.

Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan investasi produktif yang menciptakan usaha-usaha baru sehingga akan membuka banyak lapangan kerja dan masyarakat diharapkan bisa memanfaatkan kesempatan yang ada.

“Untuk itu, saya mengajak kita bersama-sama mengakselerasi momentum pertumbuhan dengan mendorong investasi dan juga terus mendukung kebijakan Pemerintah dalam pengendalian pandemi sehingga kita mampu mewujudkan pemulihan ekonomi nasional secara lebih cepat,” kata Airlangga.

Permintaan domestik saat ini telah membaik dan direspon dengan peningkatan aktivitas produksi di sektor usaha, seperti industri pengolahan, perdagangan dan konstruksi. Indeks PMI Manufaktur Indonesia di bulan Juni 2021 tetap pada level ekspansi (53,5).

Bahkan, aktvitas manufaktur Indonesia lebih tinggi dibandingkan negara ASEAN lainnya, seperti Vietnam, Myanmar, Thailand, dan Malaysia. Dengan peningkatan aktivitas produksi tersebut, dampak negatif pandemi terhadap ketenagakerjaan juga berangsur dapat teratasi.

Sementara itu dari sisi eksternal, Indonesia terbantu dengan surplus neraca perdagangan selama 13 bulan berturut-turut yang ditopang oleh peningkatan harga-harga komoditas global.

Airlangga menegaskan hal ini akan memberikan sentimen positif bagi aktivitas ekspor-impor Indonesia ke depan. Di saat yang sama, arus modal asing kembali masuk dan terjaganya level defisit transaksi berjalan akan memberikan dasar yang kuat bagi ketahanan sektor eksternal Indonesia.

“Dengan berbagai kebijakan ekonomi, terutama insentif perpajakan, termasuk relaksasi PPN, Pemerintah melihat bahwa recovery masih dapat terus berlangsung dan diharapkan masih bisa tumbuh di angka pertumbuhan 7 persen di kuartal II 2021,” tutur Airlangga.

Selanjutnya dari segi penanganan Covid-19, adanya kenaikan kasus sejak Juni lalu akibat libur panjang serta Varian Delta yang pertumbuhannya eksponensial memberikan tantangan baru terhadap pemulihan ekonomi Indonesia.

Pemerintah terus berupaya mengakselerasi pelaksanaan Vaksinasi. Saat ini, realisasi penyuntikan vaksin di Indonesia telah mencapai lebih dari 51 juta dosis.

Selain itu, Pemerintah berusaha melindungi 1,47 juta tenaga kesehatan melalui booster atau vaksin dosis ketiga dengan menggunakan Vaksin Moderna yang sudah mulai tiba di Indonesia.

Sedangkan untuk menekan penularan Covid-19 itu sendiri, upaya yang dilakukan Pemerintah antara lain memberlakukan PPKM Darurat di Jawa Bali dan PPKM Mikro diperketat di 43 kabupaten kota di luar Jawa Bali dan dari jumlah itu, ada 15 Kabupaten/Kota yang ditingkatkan menjadi PPKM Darurat sampai tanggal 20 Juli 2021.

Airlangga mengucapkan terima kasih kepada TNI, Polri, serta Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PPKM Darurat maupun pengetatan PPKM Mikro yang terus diperkuat dan didukung dengan peningkatan testing sesuai standar WHO.

Pemerintah juga mendorong peningkatan jumlah tempat tidur sebesar 40 persen agar sesuai dengan kebutuhan untuk isolasi dan ICU Covid-19 serta memastikan pemenuhan ketersediaan oksigen untuk rumah sakit dan stok obat-obatan.

Dengan PPKM darurat dan pengetatan PPKM Mikro ini tentu berpotensi menurunkan sektor konsumsi, sebagai dampak dari pembatasan kegiatan masyarakat. Maka dari itu, Airlangga menyatakan Pemerintah berupaya mengkompensasi dengan belanja APBN dan salah satunya melalui program PEN agar konsumsi bisa terus terdorong.

Realisasi Program PEN telah mencapai 252,3 triliun rupiah dari pagu sebesar 699,43 triliun rupiah untuk mendukung berbagai kegiatan termasuk menopang kegiatan pengetatan PPKM Mikro dan PPKM Darurat.

Selain itu, untuk mengakselerasi program tersebut, Pemerintah melakukan refocusing dan realokasi antar program PEN.

Belanja untuk penanganan Kesehatan tetap menjadi prioritas tertinggi dan direalokasi menjadi 193,93 triliun rupiah, diikuti oleh klaster dukungan terhadap UMKM sebesar 171,77 triliun rupiah dan klaster Perlindungan Sosial sebesar 153,86 triliun rupiah.

“Sejumlah program perlindungan sosial dilaksanakan untuk meminimalisir dampak terhadap ekonomi masyarakat dan diberikan dalam bentuk Perpanjangan Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Beras untuk para Keluarga Penerima Manfaat, diskon listrik bagi pelanggan rumah tangga 450VA dan 900VA serta percepatan penambahan jumlah penerima BLT Desa,” kata Airlangga.

Sementara itu, Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) sampai dengan bulan Juni 2021 telah disalurkan kepada 9,8 juta pelaku usaha mikro dengan total nilai 11,76 triliun rupiah dan akan ditambah sebesar 3,6 triliun rupian yang akan disalurkan kepada 3 juta penerima baru pada bulan Juli-September 2021.

Pemerintah juga memperpanjang beberapa insentif usaha yang semula direncanakan berakhir pada Juni 2021, khususnya pada sektor-sektor usaha yang masih membutuhkan dukungan antara lain adalah PPnBM pada kendaraan bermotor yang akan diperpanjang sampai bulan Agustus 2021.[]