Ekonomi

Menkeu Tegaskan Insentif Perpajakan Akan Diberikan Lebih Selektif

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan akan lebih selektif dalam memberikan program stimulus pajak pada tahun depan


Menkeu Tegaskan Insentif Perpajakan Akan Diberikan Lebih Selektif
Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jakarta, Senin (16/8/2021). (Kemenkeu)

AKURAT.CO Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan akan lebih selektif dalam memberikan program stimulus pajak pada tahun depan.

Hal ini dimaksudkan agar insentif yang diberikan benar-benar berdampak pada perekonomian nasional.

“Insentif pajak tetap akan kita berikan namun akan selektif," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers secara daring, Jakarta, Senin (16/8/2021).

Menkeu Sri Mulyani juga memastikan keamanan dari sisi akuntabilitasnya juga akan lebih diperhatikan oleh pemerintah. Untuk itu dirinya bakal menggandeng Menteri Investasi Bahlil Lahadalia dalam pembahasannya nanti.

Tak hanya itu, pada tahun depan pemerintah akan melakukan sejumlah reformasi perpajakan. Di antaranya adalah pelonggaran pembayaran pajak dengan mengundur tanggal pembayaran.

Insentif ini diberikan guna meningkatkan daya saing, mengurangi distorsi, dan memberikan kepastian maupun keadilan untuk dunia usaha.

"Reformasi dilakukan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, serta perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan dalam rangka meningkatkan rasio perpajakan," jelasnya. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam penyampaian RUU APBN 2022 dan Nota Keuangan pada Senin (16/8/2021) menegaskan reformasi perpajakan akan terus dilakukan untuk mendorong rasio perpajakan.

Reformasi ini akan digencarkan melalui perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan, serta perbaikan tata kelola dan administrasi perpajakan.

"Untuk memperkuat kemandirian dalam pembiayaan pembangunan, kita perlu meneruskan reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan bertujuan untuk menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat," ujar Jokowi, Senin (16/8/2021).

Selain itu, pemberian berbagai insentif perpajakan yang tepat dan terukur diharapkan mampu mendorong percepatan pemulihan dan peningkatan daya saing investasi nasional, serta memacu transformasi ekonomi.

Sementara itu, Jokowi juga menegaskan upaya peningkatan PNBP terus dilakukan, melalui perbaikan proses perencanaan dan pelaporan PNBP dengan menggunakan teknologi informasi yang terintegrasi, penguatan tata kelola dan pengawasan PNBP, optimalisasi pengelolaan aset, intensifikasi penagihan dan penyelesaian piutang PNBP, serta mendorong inovasi layanan dengan tetap menjaga kualitas dan keterjangkauan layanan.

Dari catatan Nota Keuangan, pemerintah menetapkan penerimaan tahun 2022 menjadi sebesar Rp1.840,7 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.506,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp333,2 triliun.[]