Ekonomi

Menkeu Sebut Dana Pendidikan Capai Rp500 Triliun Sesuai Amanat Konstitusi

Menkeu menyampaikan alokasi dana pendidikan  dalam beberapa tahun terakhir meningkat yakni mencapai Rp500 triliun


Menkeu Sebut Dana Pendidikan Capai Rp500 Triliun Sesuai Amanat Konstitusi
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Instagram/smindrawati)

AKURAT.CO Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan alokasi dana pendidikan  dalam beberapa tahun terakhir meningkat yakni mencapai Rp500 triliun.

"Dalam beberapa tahun terakhir ini, anggaran pendidikan ada di sekitar Rp500 triliun," katanya dalam webinar, Rabu (4/8/2021).

Menurutnya besaran alokasi dana pendidikan tersebut sesuai dengan dengan amanat konstitusi yakni Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan minimal 20 persen dari APBN.

"Alokasi tersebut sesuai dengan amanat konstitusi yang sudah diamandemen, yakni 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)," lanjutnya.

Selain itu, seluruh anggaran tersebut tidak berada di satu kementerian, tetapi terbagi ke beberapa kementerian/lembaga seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama serta lembaga penelitian. 

Sebagian besar, tambah Sri Mulyani, dana pendidikan dialokasi untuk daerah dalam bentuk bantuan operasional sekolah dan gaji guru.

“Ini yang menyebabkan kalau sumber daya manusia penting, mustinya tidak berhenti hanya dengan mengatakan anggaran banyak dan pasti menyelesaikan masalah. Ternyata tidak,” jelasnya.

Oleh karena itu, dia melihat perlu upaya dan kerja bagaimana caranya dana pendidikan bisa diterjemahkan dalam bentuk yang berkualitas di Indonesia. 

Sehingga bisa menghasilkan manusia yang produktif, inovatif, berkarakter kebangsaan, dan menjadi manusia yang bisa membawa Indonesia adil dan makmur.

Untuk diketahui, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama Komisi X DPR RI di tahun 2021 menetapkan 20 persen dari APBN atau sebesar Rp550 triliun, dialokasikan untuk dana pendidikan. Dari 20 persen anggaran tersebut, Kemendikbud mengelola sebanyak 14,8 persen atau sekitar Rp81,5 triliun.

Proporsi terbesar dari anggaran Rp81,5 triliun yang dikelola Kemendikbud berada di pendanaan wajib, yaitu sebesar Rp31,13 triliun. Pendanaan wajib tersebut meliputi pembiayaan Program Indonesia Pintar untuk 17,9 juta siswa, Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP) termasuk ADIK yang menargetkan 1.102 juta mahasiswa, tunjangan guru non-PNS dengan target sasaran 363.000 guru, Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dan Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum (BPPTN-BH) Pendidikan Tinggi untuk 75 PTN, BOPTN vokasi untuk 43 PTN, serta pengembangan destinasi pariwisata untuk empat destinasi wisata.[]