Ekonomi

Menkeu Pastikan Tidak Semua Fasilitas Kantor Kena Pajak! Ini Rinciannya

Menkeu menegaskan bahwa perlengkapan kerja seperti laptop dan ponsel tidak menjadi objek pajak penghasilan bagi karyawan.


Menkeu Pastikan Tidak Semua Fasilitas Kantor Kena Pajak! Ini Rinciannya
Karyawan menyelesaikan pekerjaannya di salah satu perkantoran di Jakarta, Senin (14/9/2020). (AKURAT.CO/Endra Prakoso)

AKURAT.CO Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa perlengkapan kerja seperti laptop dan ponsel tidak menjadi objek pajak penghasilan bagi karyawan dan merupakan biaya bagi perusahaan. Sehingga benda tersebut dipastikan tidak masuk ke dalam pengenaan pajak atas natura.

"Beritanya kelihatan 'kalau saya dapat ponsel dari kantor dipajakin, kemudian laptop dipajakin' kan nggak begitu. Jadinya kita perlu untuk sosialisasi kepada masyarakat," katanya dalam acara Kick Off Sosialisasi Undang-undang HPP, Jumat (19/11/2021).

Sebaliknya, pemerintah mengatur batasan tertentu fasilitas perusahaan yang akan dikenakan pajak. Utamanya adalah fasilitas kantor yang dinikmati oleh pegawai di level atas. Mereka lah yang biasanya mendapatkan fasilitas kantor dengan nilai besar.

baca juga:

"Jadi kita hanya akan memberikan suatu threshold tertentu. Kalau fasilitasnya saya nggak tahu, mungkin kita boleh tanya sama Ketua Kadin atau Pak Suryadi (Apindo). Kalau CEO itu kan fringe benefitnya (tunjangan tambahannya) banyak banget, yang itu biasanya jumlahnya sangat besar," jelasnya.

Disisi lain, Menkeu juga meluruskan mengenai persepsi semua yang memiliki nomor induk kepemilikan (NIK) akan dikenakan pajak.

"Banyak yang bilang kalau punya NIK itu harus bayar pajak, ini judul berita yang salah dan sangat salah. Jadi itu hoaks," tegas Sri Mulyani.

Ia menjelaskan, Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) akan mengatur penggunaan NIK sebagai pengganti NPWP. Namun tidak semua yang memiliki KTP wajib membayar pajak. 

"NIK sebagai NPWP ini menyederhanakan administrasi pajak kita," ungkapnya.

Untuk diketahui, UU HPP terdiri atas sembilan bab yang memiliki enam ruang lingkup pengaturan, yakni Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Program Pengungkapan Sukarela (PPS), Pajak Karbon, serta Cukai. Atas masing-masing ruang lingkup memiliki waktu pemberlakuan kebijakan yang berbeda.

UU HPP disusun dengan pertimbangan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian, perlunya strategi konsolidasi fiskal yang berfokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak.

Antara lain dilakukan melalui penerapan kebijakan peningkatan kinerja penerimaan pajak, reformasi administrasi perpajakan, peningkatan basis perpajakan, penciptaan sistem perpajakan yang mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak.[]