Ekonomi

Menkeu Minta Kementerian/Lembaga Jaga Tata Kelola Laporan Keuangan

Menkeu menegaskan agar laporan Keuangan yang disusun oleh Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah harus selalu menjaga tata kelola yang baik.


Menkeu Minta Kementerian/Lembaga Jaga Tata Kelola Laporan Keuangan
Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual APBN Kita Desember, Senin (21/12). (AKURAT.CO/Andoy)

AKURAT.CO Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan agar laporan Keuangan yang disusun oleh Kementerian dan Lembaga serta Pemerintah Daerah harus selalu menjaga tata kelola yang baik.

“Saya berharap untuk seluruh Kementerian Lembaga serta Pemerintah Daerah untuk terus melihat temuan-temuan BPK dan memperbaiki berdasarkan rekomendasi apa yang telah disampaikan oleh BPK dan para auditornya. Sinergi dan komunikasi dari auditor dan auditee merupakan salah satu bentuk tata kelola yang baik  dan ini akan membangun Indonesia menjadi negara maju kuat dan bermartabat, “ungkap Menkeu pada Selasa (14/9/2021).

Hal itu disampaikan saat Kementerian Keuangan menggelar acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2021 melalui tayangan video conference dan mengusung tema Bangkitkan Ekonomi, Pulihkan Negeri, Bersama Hadapi Pandemi.

Melalui kegiatan ini Pemerintah memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang Laporan Keuangannya memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kegiatan Rakernas juga diisi dengan talkshow yang menghadirkan beberapa narasumber dari Kementerian Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Provinsi Bali.

Talkshow tersebut diharapkan dapat membangun komitmen para peserta khususnya pimpinan Kementerian Negara/Lembaga dan Kepala Daerah untuk senantiasa mengedepankan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara di masa darurat penanganan pandemi Covid-19 dan pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional yang masih berlanjut di tahun 2021.

Menkeu menjelaskan, melalui APBN 2020, pemerintah terus bekerja keras dan responsif memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam bentuk dukungan penanganan kesehatan, perlindungan sosial, dan dukungan bagi UMKM dan dunia usaha.

Fokus pemerintah pada akselerasi program vaksinasi dan pembatasan mobilitas yang dapat menentukan laju pemulihan ekonomi, hal ini membutuhkan mobilisasi dana dan SDM (pusat-daerah) yang sangat besar yang memunculkan risiko penggunaan uang negara dalam situasi krisis.

“Saya menyampaikan terima kasih kepada lembaga-lembaga negara yang terus mengawal bersama baik dari aparat penegak hukum maupun internal auditor kita. Utamanya hari ini saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Ketua BPK, Wakil Ketua BPK dan Anggota BPK serta para auditor BPK yang terus mengawal dan menjaga kita semua di dalam melaksanakan akuntabilitas publik dari penggunaan uang negara menghadapi krisis yang luar biasa dahsyat,” kata Menkeu.

Melalui rangkaian kegiatan Rakernas ini diharapkan dapat dicapai sebuah komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, sehingga dapat menjadi modal yang sangat berharga bagi sinergi pengelolaan keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.

“Dengan demikian, kualitas laporan keuangan seluruh entitas Pemerintah dapat tetap terjaga, terus memperoleh opini WTP, dan berdampak nyata dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, maju, adil dan makmur, sebagaimana yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia,” tambahnya.[]