Ekonomi

Menkeu Klaim RUU HPP Dukung Reformasi Perpajakan

RUU HPP bertujuan untuk mendukung cita-cita Indonesia maju dan merupakan bagian dari reformasi struktural di bidang perpajakan


Menkeu Klaim RUU HPP Dukung Reformasi Perpajakan
Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (25/8/2020). (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) bertujuan untuk mendukung cita-cita Indonesia maju dan merupakan bagian dari reformasi struktural di bidang perpajakan.

"Indonesia yang ekonominya tetap maju dan berkelanjutan, dengan pemerataan dan inklusivitas, serta didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan kompetitif," ucap Sri Mulyani dalam keterangan resmi, Sabtu (2/10/2021).

Ia juga menilai RUU HPP tersebut merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari rangkaian panjang reformasi perpajakan yang telah dan sedang dilakukan selama ini, baik reformasi administrasi maupun reformasi kebijakan, dan akan menjadi batu pijakan yang penting bagi proses reformasi selanjutnya.

Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI pada Rabu (29/09/2021) sepakat meneruskan pembahasan RUU HPP ke pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan pada sidang paripurna DPR RI.

Sri Mulyani mengatakan RUU HPP hadir di saat yang tepat, sehingga membuktikan Indonesia selalu bisa menggunakan sebuah krisis menjadi momentum reformasi.

Di sisi lain, pandemi Covid-19 telah menimbulkan tekanan yang luar biasa bagi masyarakat dan menyebabkan APBN harus hadir untuk mengurangi tekanan tersebut, sehingga pemerintah harus menghadapi situasi kontraksi pendapatan negara yang sangat dalam. Sementara belanja negara tumbuh signifikan, yang menyebabkan defisit melebar.

"Pemerintah berkomitmen untuk kembali mewujudkan APBN yang sehat dengan defisit di bawah tiga persen pada tahun 2023. Untuk mewujudkan hal tersebut, kami akan terus melakukan perbaikan dari sisi belanja dengan spending better dan mengoptimalkan penerimaan negara, sehingga tujuan dan target pembangunan tidak dikorbankan,” kata Sri Mulyani.

Ia pun menjelaskan RUU HPP juga bertujuan untuk mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, perluasan basis perpajakan, hingga meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak (WP).

Sekadar informasi, sebelumnya anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin menegaskan RUU HPP ini dipastikan memihak kepentingan masyarakat dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). 

“Sejak awal, kami konsisten menolak rencana kenaikan tarif PPN karena akan sangat berpengaruh terhadap kondisi daya beli masyarakat yang masih belum sepenuhnya pulih akibat pandemi. Namun, di satu sisi, kami juga pahami bahwa penerimaan negara masih belum optimal. Maka, pada saat pembahasan lalu, kami sepakati agar kenaikan dilakukan secara bertahap sambil terus memantau kondisi perekonomian supaya tidak merusak momentum pemulihan yang sedang berlangsung,” ujar Puteri dalam keterangan persnya, Jumat (1/10/2021)

Sumber: Antara