Ekonomi

Menkeu ke Para Obligor BLBI: Tak Bayar Utang Adalah Kezaliman!

kepada para obligor dan debitur penerima dana BLBI tahun 1997-1998 silam, Menkeu menegaskan tidak membayar utang merupakan sebuah kezaliman


Menkeu ke Para Obligor BLBI: Tak Bayar Utang Adalah Kezaliman!
Menteri Keuangan Sri Mulyani (AKURAT.CO/Denny Iswanto)

AKURAT.CO Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara tegas menyampaikan pesan kepada para obligor dan debitur penerima dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) tahun 1997-1998 silam, bahwa tidak membayar utang merupakan sebuah kezaliman.

"Untuk mereka para obligor dan debitur saya sekali lagi menyampaikan pesan, tidak membayar utang adalah suatu kezaliman. Karena tidak membayar utang artinya mengambil hak atau harta dari manusia atau warga negara Indonesia lainnya," ungkapnya dalam acara Seremoni Serah Terima Aset Eks BLBI di Jakarta, Kamis (25/11/2021).

Menkeu Sri Mulyani merinci saat ini aset eks BLBI yang telah diserahkan oleh para obligor dan debitur baru mencapai Rp492 miliar. Padahal, pemerintah sendiri menetapkan total aset eks BLBI yang harus di tagih negara mencapai Rp110,45 triliun. Sehingga angka tersebut masih jauh dari total nilai hak tagih negara atas piutang BLBI.

"Jadi, kalau hari ini baru sekitar setengah triliun rupiah itu masih jauh banget. Masih banyak yang harus kita kerjakan," ucapnya.

Oleh karena itu, Menkeu Sri Mulyani kembali meminta kepada seluruh obligor maupun debitur BLBI yang masih memiliki kewajiban untuk segera mengembalikan asetnya kepada negara.

"Jadi, saya berharap agar seluruh obligor dan debitur bekerja sama dengan baik untuk menunjukkan itikad membayar kembali hak negara. Membayar kembali hutang kepada negara," lanjutnya.

Menkeu Sri Mulyani juga mengatakan Satgas BLBI akan mengerahkan seluruh upaya dan daya secara efektif dan efisien sesuai dengan keppres yang sudah diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bisa menangani, menyelesaikan, dan memulihkan hak-hak negara.

"Termasuk dalam hal ini melakukan upaya hukum dan upaya lainnya. Penyitaan aset termasuk di dalamnya dan kita akan terus kerja sama dengan K/L. Sehingga baik mereka yang berada di dalam RI maupun saat ini tidak ada di RI tidak menghalangi kita untuk bisa mendapatkan hak tagih kita," tambahnya.

Seperti diketahui, pemerintah menyerahkan sejumlah aset sitaan obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) senilai Rp492,2 miliar kepada penerima hibah pada hari ini, Kamis (25/11).

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud M.D. bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyaksikan penandatanganan Berita Acara Serah Terima dan Perjanjian Hibah Aset eks BLBI yang berlokasi di Kota Bogor dengan total luas 10,3 Ha dan total nilai Rp345,7 miliar kepada Pemerintah Kota Bogor.[]