Ekonomi

Menkeu: Indonesia Bisa Lepas dari Middle Income Trap dengan 4 Cara!

Menkeu memaparkan empat strategi agar Indonesia bisa terlepas dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap)


Menkeu: Indonesia Bisa Lepas dari Middle Income Trap dengan 4 Cara!
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati (AKURAT.CO/Denny Iswanto)

AKURAT.CO Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan empat strategi agar Indonesia bisa terlepas dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap).

Menurutnya untuk bisa menjadi negara maju bukan perkara mudah. Lebih dari 190 negara di dunia, sebagian besar berhenti di tahap middle income trap.

“Tidak banyak negara di dunia ini, kurang dari 20 negara yang bisa menembus middle income trap itu. Ini adalah tantangan nyata," ujar Sri Mulyani dalam diskusi daring di Jakarta, Rabu (4/8/2021).

Pertama kata Menkeu, yakni melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang identik dengan terus meningkatkan produktivitas dan inovasi untuk naik menjadi negara berpendapatan tinggi.

“Kalau kita bicara SDM, semua sepakat SDM penting. Namun, yang paling penting, tidak banyak negara yang bisa menyelesaikan tantangan SDM ini meskipun mereka recognize (menyadari) SDM penting," lanjutnya.

Kedua, pembangunan infrastruktur yang berkualitas. Selain itu, pembangunan infrastruktur harus bersifat berkelanjutan dari sisi finansial (financiality sustainable and sound).

"Tidak mungkin negara manapun di dunia yang membangun infrastruktur hanya menggunakan resources dari negara atau APBN. Maka ini tantangan, bagaimana framework kerja sama (KPBU) yang transparan dan menciptakan infrastruktur yang efisien," ungkapnya.

Ketiga, yaitu melalui perbaikan regulasi dan birokrasi yang saat ini terus dijalankan melalui Undang-Undang (UU) Cipta Kerja agar bisa mengubah pola pikir institusi publik untuk bisa semakin melayani, baik di pusat maupun daerah.

"Berbagai reformasi birokrasi di bawah Presiden Jokowi dilakukan baik dalam memutus tali regulasi yang begitu ruwet maupun dalam meningkatkan kinerja dari sisi birokrasi untuk bebas korupsi dan melayani," imbuhnya.

Kunci keempat adalah kemampuan mentransformasikan perekonomian Indonesia menuju ekonomi digital berdasarkan efisiensi dan produktivitas, serta regulasi yang sederhana, kompetitif, dan terbuka.

"Ini merupakan reformasi yang sebagian sudah diterjemahkan dalam UU Cipta Kerja, UU Perpajakan, dan juga dari sisi kemampuan untuk mengurangi berbagai peraturan yang membebani dunia usaha. Kemudahan berbisnis di Indonesia juga akan terus kami perbaiki, termasuk berbagai hal utamanya adalah pelayanan publik," tambahnya.[]