Ekonomi

Menkeu Curhat Keuangan Negara Makin Berat di 2023, Said Didu Singgung Ini!

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang menyebut tahun 2023 akan jadi masa paling kritis bagi keuangan negara


Menkeu Curhat Keuangan Negara Makin Berat di 2023, Said Didu Singgung Ini!
Mantan Sekretaris Kementrian BUMN, Muhammad Said Didu (Facebook/ Muhammad Said Didu)

AKURAT.CO Mantan Sekretaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Muhammad Said Didu memahami pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang menyebut tahun 2023 akan jadi masa paling kritis bagi keuangan negara.

Hal itu lantaran tahun ini akan menjadi tahun terakhir bagi Bank Indonesia (BI) terlibat dalam pembelian surat berharga negara (SBN) di pasar perdana. Kebijakan Surat Keputusan Bersama (SKB) III akan jatuh tempo pada tahun 2023 mendatang.

Berakhirnya masa kebijakan SKB III menyebabkan BI tidak akan lagi membeli SBN untuk membantu pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk penanganan Covid-19.

baca juga:

Said Didu ini menjelaskan bahwa terdapat 5 alasan dirinya bisa memaklumi beratnya kondisi keuangan negara pada tahun 2023.

“ Saya maklumi pernyataan Ibu Menkeu bahwa 2023 sangat berat karena, 1. Batas maksimum utang kembali 3 persen PDB kecuali ada Perpu. 2. Bayar cicilan utang sangat besar,” katanya, dikutip dari akun Twitter pribadinya @msaid_didu, Selasa (1/2/2022).

Alasan ketiga BI tidak membantu keuangan negara ialah peringatan Komite pengarah Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) yang menekankan agar bank sentral tidak lagi mencetak uang atau membeli surat utang negara (SUN).

Selain itu, Said Didu menambahkan bahwa aspek keempat ialah posisi pemerintah yang dihadapkan dengan besarnya pembiayaan untuk membangun ibukota negara (IKN) baru di Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian yang kelima ialah pendapatan negara yang semakin sulit didongkrak.

“ (Kelima) pendapatan negara sulit naik,” tuturnya.

Seperti diketahui, Menkeu Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (27/1/2022) lalu, menyatakan bahwa 2022 akan menjadi tahun terakhir bagi BI terlibat dalam pembelian surat SBN di pasar perdana. APBN, kata dia, nantinya harus berjuang sendiri mendanai pembiayaan negara.

SKB III berlaku sampai dengan 31 Desember 2022. Adapun SBN yang diterbitkan pada tahun 2021 sebesar Rp215 triliun dan sebesar Rp224 triliun pada tahun ini.

Kontribusi atas seluruh biaya bunga untuk pembiayaan vaksinasi dan penanganan kesehatan dengan maksimum limit Rp58 triliun untuk tahun 2021 dan Rp40 triliun untuk tahun 2022, sesuai kemampuan keuangan BI. Adapun sisa biaya bunga pembiayaan penanganan kesehatan lainnya serta penanganan kemanusiaan menjadi tanggungan pemerintah.

Di sisi lain, defisit APBN juga harus kembali pada level 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Tahun ini defisit bisa mencapai 4,3 persen PDB atau lebih rendah dari yang diperkirakan sebelumnya yaitu 4,85 persen.

Kendati APBN 2021 berada dalam posisi stabil, terdapat berbagai ketidakpastian yang akan menghantui, di antaranya penyebaran kasus Covid-19 hingga perubahan kebijakan moneter di negara maju, khususnya Amerika Serikat (AS) yang mulai menaikkan suku bunga acuan tahun ini.[]