Ekonomi

Menkeu Bilang Tarif Listrik Pelanggan 3.000 VA Bakal Naik, Pertalite dan LPG Juga?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui apabila tarif listrik untuk pelanggan golongan 3.000 VA mengalami kenaikan


Menkeu Bilang Tarif Listrik Pelanggan 3.000 VA Bakal Naik, Pertalite dan LPG Juga?
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan penjelasan kepada Komite IV di ruang GBHN, Nusantara IV, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Senin (24/1/2022). (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyetujui apabila tarif listrik untuk pelanggan golongan 3.000 VA ke atas akan dinaikkan. Hal tersebut dilakukan untuk merespon kenaikan harga komoditas energi yang saat ini terjadi.

“ Presiden Jokowi atau kabinet sudah menyetujui kalau untuk berbagi beban untuk kelompok rumah tangga yang mampu yaitu direpresentasikan dengan mereka yang langganan listriknya di atas 3.000 VA ada kenaikan tarif listrik hanya di segmen itu ke atas,” ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di DPR RI, Kamis (19/5/2022). 

Dengan demikian, tidak semuanya ke APBN sehingga APBN lebih kepada masyarakat yang memang membutuhkan.

baca juga:

" Jadi kesimpulannya kembali tadi dengan harganya, perubahan harga-harga komoditas pendapatan negara yang meningkat. Namun pada saat yang sama beban juga akan meningkat dari sisi tadi untuk subsidi dan kompensasi untuk perlindungan sosial,” lanjutnya.

Ia menjelaskan komitmen pemerintah adalah bahwa konsolidasi APBN tetap akan terjaga secara displin. Akan tetapi, APBN juga melakukan tugas beratnya untuk mengabsorber shock yang akan dialami masyarakat apabila tidak melakukan peningkatan anggaran subsidi dan kompensasi.

“ Dalam hal ini untuk bisa menyetujui kenaikan alokasi bagi masyarakat ini menjadi sangat penting jadi untuk menambah bantalan bagi masyarakat dan juga untuk menyehatkan APBN,” ucap Menkeu.

Akan tetapi, untuk kenaikan tarif listrik belum ada kejelasannya berapa besaran harga yang akan dinaikkan. Begitu pula dengan waktu yang akan ditentukannya pun belum ada kejelasan.

Untuk subsidi dan kompensasi semula sebesar Rp152,5 triliun di APBN tahun 2022. Lebih lanjut Sri Mulyani mengusulkan tambahan kebutuhan tersebut menjadi Rp443,6 triliun atau naik sekitar Rp291 triliun.

“Mari kita lihat di mana kita menghitung subsidi dan bagaimana kita DPR RI untuk mendapatkan dukungan tambahan anggaran untuk memberikan tadi subsidi dan kompensasi,” tambahnya.