Ekonomi

Menkeu: APBN Semester I Mampu Jaga Fundamental Ekonomi Domestik

Menkeu: Tren pertumbuhan ini diperkirakan akan terus membaik sepanjang tahun 2022 di tengah risiko ketidakpastian global yang meningkat.


Menkeu: APBN Semester I Mampu Jaga Fundamental Ekonomi Domestik
Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan pandangan pemerintah saat rapat paripurna ke-23 masa sidang V tahun 2021-2022 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Selasa (24/5/2022). (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan kinerja Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) pada semester I 2022 mampu menjaga fundamental perekonomian domestik di tengah ketidakpastian pandemi, eskalasi tensi geopolitik, dan lonjakan harga komoditas.

Ani sapaan akrabnya, menerangkan pertumbuhan ekonomi pada kuartal I mencapai sebesar 5 persen secara tahunan dan hingga semester I tahun 2022 diperkirakan akan terus tumbuh pada 4,9 persen hingga 5,2 persen.

“Tren pertumbuhan ini diperkirakan akan terus membaik sepanjang tahun 2022 di tengah risiko ketidakpastian global yang meningkat. APBN 2022 dalam posisi yang cukup optimal untuk menjadi shock absorber di dalam mempertahankan daya beli rakyat dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi,” ucap  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam rapat Kerja Banggar DPR RI, Jumat (2/7/22).

baca juga:

Realisasi pendapatan negara pada semester I mencapai Rp 1.317,2 triliun atau tumbuh 48,5% secara tahunan dan sudah mencapai 58,1% dari target pagu dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2022.

“Untuk realisasi belanja negara mencapai Rp 1.243,6 triliun atau lebih tinggi 6,3% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu,” jelasnya.

Lebih lanjut, dengan memperhatikan kinerja APBN pada semester I t2022 dan proyeksi perekonomian pada semester II 2022. dirinya berharap fleksibilitas APBN dapat merespon dinamika perekonomian global dan menjaga proses pemulihan ekonomi.

Di sisi lain, outlook belanja negara diperkirakan mencapai Rp 3.169,1 triliun atau 102,% dari pagu Perpres Nomor 98 Tahun 2022 yang utamanya dipengaruhi oleh kebijakan pemulihan ekonomi serta merespon potensi risiko perekonomian. termasuk dari berlanjutnya kenaikan harga komoditas.

“Kebijakan penebalan program perlindungan sosial (Perlinsos) pada semester II diharapkan akan dapat menjaga daya beli masyarakat di tengah risiko berlanjutnya kenaikan harga kooditas, termasuk harga energi dan pangan,” tambahnya.

Sekedar informasi, sebelumnya Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Muhidin Muhamad Said menyatakan dalam rapat kerja 27 Juni 2022 laporan-laporan Panja telah disampaikan dan disepakati untuk membentuk 4 Panitia Kerja yaitu Panja asumsi dasar kebijakan fiskal pendapatan defisit dan pembiayaan RAPBN tahun 2023. Kedua Panja dan kualitas anggaran APBN tahun 2023, ketiga Panja kebijakan belanja pemerintah pusat dalam APBN tahun 2023.

" Pokok-pokok pembicaraan pendahuluan RAPBN Tahun 2023 dan RKP Tahun 2023 dengan tema adalah peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, " tutur Muhidin dalam Rapat Paripurna ke-26 masa persidangan V tahun 2021-2022 yang dilaksanakan di Gedung Nusantara II Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/6/2022).()