News

Menkes Ungkap Awal Mula Adanya Rencana Vaksinasi Berbayar

pembahasan program vaksinasi gotong royong berawal dari rapat di Kementerian Koordinator Perekonomian


Menkes Ungkap Awal Mula Adanya Rencana Vaksinasi Berbayar
Warga mengikuti vaksinasi COVID-19 yang diselenggarakan oleh Palang Merah Indonesia (PMI) di Gudang Darurat COVID-19, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (8/7/2021). (AKURAT.CO/Endra Prakoso)

AKURAT.CO, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin akhirnya buka suara terkait rencana pengadaan vaksinasi gotong royong atau (VGR) individu berbayar.

Budi menyebut, pembahasan program vaksinasi gotong royong berawal dari rapat di Kementerian Koordinator Perekonomian atas inisiatif Komite Penanganan COVID-19 Pemulihan Ekonomi (KPC-PEN).

Hal itu disampaikan dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (13/7/2021).

"Tanggal 26 Juni, itu ada rapat di kemenko perekonomian atas inisiatif dari KPC-PEN melihat bahwa vaksinasi gotong royong itu speed-nya sangat perlu ditingkatkan. Sekarang 10-15 ribu per hari dari target 1,5 juta baru 300 ribu, jadi memang ada concern ini kok lamban yang vaksin gotong royong," ujar Budi.

"Sehingga keluar hasil diskusi beberapa inisiatif vaksin gotong royong antara lain apakah itu mau dibuka juga ke daerah ke rumah sakit yang sama dengan vaksin program atau juga buat anak, ibu hamil menyusui, termasuk juga individu," sambungnya.

Budi mengatakan, hasil kesimpulan rapat tersebut juga dibawa dalam rapat kabinet terbatas pada tanggal 28 Juni 2021. Setelah itu, Ketua KPC-PEN yang juga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan masukan.

"Dari situ Menko Perekonomian memberikan masukan sebagai ketua KPC-PEN dan kita harmonisasi, kita keluarkan," ungkapnya.

Budi menjelaskan, keputusan ini diambil, reasonnya yang pertama memang vaksin gotong royong dilihat masih bisa ditingkatkan peranannya supaya untuk mempercepat pencapaian target vaksinasi.

"Vaksin gotong royong kita lihat harusnya masih bisa lebih cepat, karena swasta kan harusnya lebih cepat geraknya dari pemerintah untuk bisa mengakselerasi cakupan vaksinasi," terangnya.

Selain itu dia juga memastikan jika vaksin gotong royong ini tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), namun dari Badan usaha milik negara (BUMN) dan perusahaan swasta.

"Jadi tidak ada keterlibatan Kementerian Kesehatan sebenernya dari sisi anggaran, negara dari sisi anggaran. Vaksin gotong royong ini juga merupakan opsi, tidak harus, tetap semua rakyat bisa mendapatkan akses ke program vaksinasi gratis," pungkasnya.

Diketahui, Aturan mengenai vaksinasi berbayar tercantum dalam Permenkes Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Permenkes Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19.

Dalam permenkes tersebut definisi Vaksinasi Gotong Royong diperluas, tidak hanya vaksinasi terhadap pekerja, keluarga atau individu lain dalam keluarga yang pendanaannya dibebankan pada badan hukum atau badan usaha.

Vaksinasi kepada individu yang biayanya dibebankan kepada yang bersangkutan juga masuk kategori Vaksinasi Gotong Royong.[]