News

Meninggal Dunia, Ini Sepak Terjang Mochtar Kusumaatmadja di Bidang Diplomasi

Mochtar merupakan sosok penting dalam terciptanya konsep Wawasan Nusantara dan mengilhami lahirnya Undang-undang Landas Kontinen Indonesia.


Meninggal Dunia, Ini Sepak Terjang Mochtar Kusumaatmadja di Bidang Diplomasi
Mochtar Kusumaatmadja wafat di usia 92 tahun pada Minggu (6/6). (Foto: Twitter/KSPgoid) ()

AKURAT.CO, Indonesia telah kehilangan salah satu putra terbaiknya. Mantan Menteri Kehakiman sekaligus mantan Menteri Luar Negeri era Kabinet Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja tutup usia pada Minggu (6/6) di usia 92 tahun. Kabar ini disampaikan melalui akun Twitter resmi Kementerian Luar Negeri RI hari ini.

"Selamat jalan Menteri Luar Negeri RI (1978-1988), Mochtar Kusumaatmadja. Seluruh jasa dan pengorbananmu tidak akan lekang oleh waktu. Abadi di benak dan hati kami, selamanya," twit akun resmi Kemlu RI.

Lahir pada 17 April 1929, Mochtar memulai karier diplomasi pada usia 29 tahun. Ia menjadi wakil Indonesia pada Sidang PBB mengenai Hukum Laut di Jenewa dan New York serta berperan banyak dalam konsep Wawasan Nusantara, terutama dalam menetapkan batas laut teritorial, batas darat, dan batas landas kontinen Indonesia. Ayah 2 anak ini pun berperan banyak dalam perundingan internasional dengan negara-negara tetangga, terutama soal batas darat dan batas laut teritorial.

Mochtar mewakili Indonesia dalam Konferensi Hukum Laut di Jenewa, Kolombo, dan Tokyo. Tak tanggung-tanggung, sejumlah karya tulisnya mengilhami lahirnya Undang-undang Landas Kontinen Indonesia pada 1970.

Sebagai ahli di bidang hukum internasional, Mochtar menjadi guru besar di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung. Definisinya tentang hukum yang berbunyi: "Hukum adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum itu ke dalam kenyataan," tetap menjadi yang paling relevan untuk menginterpretasikan hukum hingga saat ini. Bahkan, definisinya itu masih dianut di Fakultas Hukum Unpad sampai sekarang.

Di sisi lain, mantan dekan Fakultas Hukum Unpad ini tak segan mengkritik pemerintah, termasuk soal Manifesto Politik Soekarno. Tak pelak, ia sempat dipecat dari jabatan Guru Besar Unpad oleh Presiden Soekarno melalui telegram dari Jepang pada 1962.

Tak disukai Bung Karno, kariernya justru melejit setelah rezim berganti ke tangan Soeharto. Pada pemerintahan Orde Baru, Alumnus Sekolah Tinggi Hukum Yale ini menggantikan Adam Malik sebagai Menteri Kehakiman Kabinet Pembangunan II pada 1973-1978. Tak berhenti sampai di situ, ia dipercaya sebagai Menteri Luar Negeri Kabinet Pembangunan III pada 1979-1983. Berkat kepiawaiannya di bidang diplomasi, jabatan itu berlanjut pada Kabinet Pembangunan IV tahun 1983-1988.

Pria yang pernah menimba ilmu di Sekolah Hukum Harvard ini juga mendirikan kantor hukum bernama Mochtar Karuwin Komar (MKK). Bahkan, kantor hukum yang didirikannya itu menjadi yang pertama mempekerjakan pengacara asing.[]