Ekonomi

Mengukur Efektivitas BUMN Klaster Pangan Dongkrak Produktivitas Pertanian Nasional

Pembentukan BUMN bertujuan memperkuat ekosistem serta ketahanan pangan Indonesia


Mengukur Efektivitas BUMN Klaster Pangan Dongkrak Produktivitas Pertanian Nasional
Petani sektor pangan memilah bibit padi untuk ditanam di areal persawahan di kawasan Ujung Menteng, Jakarta Timur, Kamis (7/11/2019). (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO Pembentukan holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bertujuan memperkuat ekosistem serta ketahanan pangan Indonesia. Namun pembentukan holding yang akan mencakup seluruh rantai pasok dari hulu ke hilir tidak hanya akan berpotensi menyebabkan rendahnya kompetisi di sektor pertanian, tetapi juga berpotensi menghambat investasi yang sangat dibutuhkan sektor ini untuk meningkatkan produktivitas.

“Peningkatan produktivitas pertanian Indonesia membutuhkan beberapa faktor, seperti investasi yang akan memodernisasi pertanian, peningkatan akses kepada irigasi dan peningkatan akses pada input pertanian,” jelas Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Indra Setiawan lewat keterangan tertulisnya, Sabtu (18/9/2021).

Pemerintah memberikan BUMN suntikan modal, penunjukan langsung, serta kemudahan birokrasi, terutama dalam pembebasan dan akuisisi lahan. Keuntungan-keuntungan demikian tidak dapat dinikmati oleh investor swasta yang menyebabkan mereka enggan terlibat dalam proyek tersebut.

“Rendahnya investasi dan keterlibatan swasta akibat dominasi BUMN telah terbukti di sektor infrastruktur. Keterlibatan BUMN dalam pembangunan infrastruktur strategis semakin menguat sejak pemerintah menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas,” ungkap Indra.

Penguatan ketahanan pangan Indonesia memang penting mengingat ketahanan pangan Indonesia berada di peringkat 65 dari 113 negara, menurut Indeks Ketahanan Pangan Global 2020. Akan tetapi, pembentukan holding pangan yang akan menggabungkan sembilan BUMN klaster pangan dibawah pimpinan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) ini justru akan semakin memperkuat dominasi BUMN di Indonesia dan mengurangi keterlibatan swasta dan minat investasi di sektor pertanian.

Investasi di sektor pertanian Indonesia masih tergolong rendah. Investasi asing di sektor ini misalnya, hanya sebesar 3%-7% dari total Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia pada tahun 2015 hingga 2019.

Sebagian besar investasi pun masuk ke sektor kelapa sawit. Sedangkan untuk sektor pertanian lainnya, seperti tanaman pangan dan hortikultura, masih jauh lebih rendah. Peningkatan investasi di sektor pertanian perlu dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk pertanian Indonesia.

Di sektor pertanian, dominasi BUMN yang menyebabkan rendahnya investasi pertanian bukanlah hal baru. Penelitian Fane & Warr (2008) menyebutkan bahwa di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, petani tebu dipaksa untuk memasok hasil panen pertanian hanya ke pabrik gula milik negara.

Meski kebijakan ini dicabut pada 1998, pembatasan investasi tetap dilanjutkan dan menyebabkan penggilingan gula sulit mengalami pembaruan (Pasaribu, Murwani, & Setiawan, 2021). Dampak dari hal tersebut dapat dirasakan hingga sekarang.

Sekitar 40 dari 63 pabrik gula di Indonesia berusia di atas 100 tahun, sehingga menghasilkan gula melalui proses yang tidak efisien dan membutuhkan revitalisasi.

Pembentukan holding BUMN pangan juga dibayang-bayangi kekhawatiran akan kinerja BUMN yang dianggap tidak efisien selama ini. Contohnya adalah kerugian tujuh BUMN pada tahun 2018 meskipun telah diberikan suntikan dana oleh pemerintah.

Hal ini tentu saja menjadi beban fiskal bagi pemerintah yang saat ini tengah berfokus pada penanganan pandemi yang membutuhkan anggaran besar.

“Rendahnya investasi di sektor pertanian juga dapat berdampak pada terhambatnya upaya meningkatkan kemampuan manajerial di sektor pertanian. Mayoritas tenaga kerja di sektor pertanian Indonesia memiliki keterampilan rendah dan hanya sekitar dua persen lulusan universitas di Indonesia yang bekerja di sektor pertanian,” tambah Indra.

Penelitian CIPS merekomendasikan, pembentukan holding BUMN holding pangan harus diikuti rencana reformasi BUMN itu sendiri, untuk mengurangi dampak negatif dominasi holding BUMN pangan di kemudian hari. Perlu adanya rencana-rencana strategis untuk meningkatkan tata kelola perusahaan, seperti melalui Initial Public Offering (IPO) holding BUMN pangan.

Melalui IPO, pengawasan publik dapat lebih ditingkatkan sehingga transparansi holding BUMN pangan akan semakin baik pula.

Holding BUMN pangan juga harus terbuka terhadap kompetisi pasar. Untuk itu, pemerintah perlu memberikan perlakuan yang setara antara holding BUMN ini dan pihak swasta yang hendak terlibat dalam sektor pangan dan pertanian. Hal ini akan mendorong lebih banyak sektor swasta untuk terlibat dalam sektor pangan dan pertanian, sehingga peningkatan investasi dapat terus terjadi dan berdampak positif pada peningkatan produktivitas pertanian.[]