News

Mengejutkan, Jokowi Bilang Kepuasan Publik Terhadap Bidang Hukum Menurun Sampai Singgung Mural Dihapus

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan kepuasaan publik terhadap bidang hukum selama 2021 mengalami penurunan.


Mengejutkan, Jokowi Bilang Kepuasan Publik Terhadap Bidang Hukum Menurun Sampai Singgung Mural Dihapus
Presiden Joko Widodo saat menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-24 ASEAN-Jepang secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu, (27/10/2021). (AKURAT.CO/BPMI-Setpres)

AKURAT.CO, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan kepuasaan publik terhadap bidang hukum selama 2021 mengalami penurunan. Padahal, dua tahun sebelumnya, ia menyebut kepuasan publik sudah baik dan bahkan terus naik.

Oleh karena itu, Jokowi meminta kepada penegak hukum untuk berhati-hati, sebab kinerja mereka selalu dinilai masyarakat.

"Yang berkaitan dengan kepuasan publik terhadap bidang hukum kita tahu 2019-2020 naik, tapi masuk ke 2021 turun sedikit, hati-hati. Penegakan hukum harus tanpa pandang bulu, ini dilihat masyarakat lho," ujar Jokowi saat memberikan arahan kepada para Kepala Satuan Kerja di Badung, Bali, yang disiarkan secara virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (3/12/2021). 

baca juga:

"Masyarakat itu menilai. Dan persepsi kepuasan publik itu tercermin dalam setiap survei," tegasnya.

Jokowi pun meminta siapa pun yang melakukan kejahatan ditindak lebih tegas dan diproses sesuai aturan hukum yang berlaku. Sebab, dari cerminan penanganan kejahatan itulah masyarakat bisa menilai kepuasan terhadap penegak hukum.

"Artinya sering saya sampaikan ya memang ketegasan harus gigit, siapa pun yang terbukti melakukan tindak kejahatan pada negara juga kepada masyarakat," tutur Jokowi.

Menurutnya penurunan terjadi karena masyarakat memiliki persepsi sesuai apa yang dilihat sehari-hari. Sehingga dirinya meminta agar pendekatan aparat kepada masyarakat harus persuasif dan mengedepankan dialog. 

"Contoh kecil-kecil saja. Mural dihapus. Saya tahu enggak mungkin itu, perintahnya Kapolri juga enggak mungkin. Perintahnya Kapolda juga enggak mungkin. Perintahnya Kapolres juga enggak mungkin," ujarnya. 

"Itu sebetulnya urusan di polsek yang saya cek di lapangan. Tapi nyatanya dihapus. Oleh sebab itu, beritahu kapolsek-kapolsek, sampai kapolsek diberitahu. Itu urusan kecil," lanjut Jokowi.

Jokowi juga menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi sehingga terbuka terhadap kritikan yang dilayangkan kepada pemerintah. Dia meminta agar setiap unsur kepolisian dapat menghormati kebebasan berpendapat. Apabila ada kritik, kepolisian diminta untuk menanggapi kritikan tersebut dengan pendekatan persuasif dan dialogis.

"Ini kebebasan berpendapat. Tapi kalau menyebabkan ketertiban masyarakat di daerah menjadi terganggu, beda soal. Sehingga saya mengapresiasi di balik oleh Kapolri membuat lomba mural dan saya kira hasilnya positif," ungkap Jokowi.

"Kritik dipanggil, mengkritik dipanggil. Kalau mengganggu ketertiban iya silakan, tapi kalau enggak jangan, karena kita sudah menyatakan ini negara demokrasi. Hormati kebebasan berpendapat dan serap aspirasinya," katanya. []