News

Mendagri Apresiasi DPR Sahkah 7 RUU Provinsi

Substansi dalam 7 RUU yang sudah ditetapkan sekaligus menjadi indikator pengakuan negara terhadap karakteristik setiap daerah


Mendagri Apresiasi DPR Sahkah 7 RUU Provinsi
Mendagri Tito Karnavian menghadiri Rapat Paripurna dengan DPR RI soal RUU 7 Provinsi (Youtube DPR RI)

AKURAT.CO  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menghadiri Rapat Paripurna bersama dengan anggota DPR RI dengan agenda Rapat Pembahasan Rancangan Undang Undang 7 Provinsi. Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus.

Pada kesempatan itu, Mendagri menyampaikan apresiasi serta penghargaan terhadap DPR khususnya Komisi II yang telah bekerja dalam merampungkan RUU 7 Provinsi.

"Yang kami muliakan pimpinan DPR RI, pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI, Panitia Kerja (Panja), atim perumus, tim sinkronisasi, serta pimpinan dan Komisi I DPR RI yang telah bekerja dengan sangat efektif dan penuh dedikasi sehingga dapat menyelesaikan 7 RUU (Provinsi)," kata Tito dalam rapat paripurna, Selasa (15/2/2022).

baca juga:

Menurutnya, pembahasan menjadi salah satu substansi dalam 7 RUU yang sudah ditetapkan menjadi Undang Undang sekaligus menjadi indikator pengakuan negara terhadap karakteristik masing-masing daerah dan menunjukkan kualitas Indonesia yang plural dan multikultur sesuai dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Bhineka Tunggal Ika.

"Pencantuman karakteristik wilayah sebagai salah satu substansi dalam 7 RUU yang sudah ditetapkan juga menjadi indikator pengakuan negara terhadap kekhasan karakteristik masing-masing daerah dan sekaligus sebagai penekanan bahwa Indonesia adalah negara yg plural, multikultur, multietnis, multiras, dan bahkan multi lanskap namun terintegrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan semboyan bangsa Bhineka tunggal ika," ujar Tito.

Berdasarkan keterangan yang ada, tujuh RUU provinsi yang masuk dalam agenda rapat paripurna dalam Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan atas Rancangan Undang-Undang, yaitu:

1) RUU tentang Provinsi Sulawesi Selatan; 2) RUU tentang Provinsi Sulawesi Utara; 3) RUU tentang Provinsi Sulawesi Tengah; 4) RUU tentang Provinsi Sulawesi Tenggara; 5) RUU tentang Provinsi Kalimantan Selatan; 6) RUU tentang Provinsi Kalimantan Barat; dan 7) RUU tentang Provinsi Kalimantan Timur;

Sebagai informasi, DPR akhirnya menyetujui pengesahan tujuh rancangan undang-undang (RUU) menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR yang digelar pada hari ini di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara II, Senayan Jakarta. Rapat terbuka ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus.

Pengambilan keputusan itu diawali dengan penyampaian laporan oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang terkait hasil pembahasan ketujuh RUU Provinsi. Dia menyebut ketujuh RUU tersebut merupakan jawaban atas perkembangan hingga permasalahan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menjalankan roda pemerintahan.

"Dengan pembentukan Undang-Undang Provinsi ini, diharapkan mampu menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum pemerintah daerah dan masyarakatnya dalam rangka menjalankan roda pemerintahan, mendorong percepatan kemajuan daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ucap Junimart.[]