News

Menaker Imbau Buruh Tidak Mudik Lebaran

Ida Fauziyah mengimbau para pekerja, buruh swasta dan buruh migran untuk tidak mudik mulai 6-17 Mei mendatang.


Menaker Imbau Buruh Tidak Mudik Lebaran
Menaker Ida Fauziyah

AKURAT.CO, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengimbau para pekerja, buruh swasta dan buruh migran untuk tidak mudik mulai 6-17 Mei mendatang.

Imbauan itu secara resmi dituangkan dalam surat edaran (SE) nomor M/77/HK.04/IV/2021 tentang pembatasan kegiatan mudik hari raya Idul Fitri 1442 Hijriah bagi pekerja/buruh dan pekerja migran Indo (PMI) dalam upaya pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). 

"Mengimbau kepada pekerja atau buruh swasta dan pekerja migran Indonesia (PMI) untuk tidak melakukan perjalanan mudik Hari Raya Idulfitri Tahun 1442 Hijriah pada tanggal 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021,” kata Menaker dalam siaran persnya, Senin (19/04/2021).

SE itu ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia, kepala perwakilan Republik Indonesia, kepala badan pekerja migran Indonesia, dan penanggung jawab perusahaan penempatan PMI. Dia mengatakan, SE itu diterbitkan dalam rangka mencegah dan memutus mata rantai Covid-19 yang berpotensi meningkat karena mobilitas masyarakat, khususnya pekerja atau buruh swasta dan PMI.

"Namun demikian, kegiatan mudik diperbolehkan bagi pekerja yang mengalami kondisi darurat," ujarnya. 

Kondisi darurat yang dibolehkan mudik antara lain karena alasan keluarga sakit, anggota keluarga meninggal, kondisi hamil yang didampingi satu orang anggota keluarga, atau kepentingan persalinan dengan didampingi maksimal dua orang.

Meski boleh, para buruh yang hendak mudik wajib membawa surat izin keluar masuk (SIKM). SIKM itu berupa surat izin tertulis dari perusahaan yang dilengkapi tanda tangan basah elektronik pimpinan perusahaan serta identitas buruh.

Sementara itu, PMI dapat melampirkan surat izin tertulis dari atase ketenagakerjaan atau staf teknis ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia yang dilengkapi tanda tangan basah atau tandatangan elektronik dari atase ketenagakerjaan atau staf teknis ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri.

"Menginstruksikan pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) agar memfasilitasi kepulangan PMI yang mengalami kondisi darurat untuk mudik, dari debarkasi ke daerah asal," ujarnya.[]

Arief Munandar

https://akurat.co

0 Komentar

Tinggalkan komentar

Untuk komentar, silahkan terlebih dahulu