News

Menaker Ida Sebut Aturan Baru Ini Bisa Bantu Pekerja Miliki Rumah

Terbitnya aturan itu merupakan kabar baik bagi pekerja dan pengusaha untuk memberikan kemudahan bagi pekerja dalam memiliki rumah


Menaker Ida Sebut Aturan Baru Ini Bisa Bantu Pekerja Miliki Rumah
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengikuti rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen MPR/DPR-DPD, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2019). Rapat tersebut membahas program dan kegiatan Kementerian Ketenagakerjaan sesuai dengan visi misi Presiden (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meyakinkan pemberlakuan aturan baru bisa mendorong penyaluran manfaat layanan tambahan (MLT) program Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan.

Yakni, menurut dia hal itu bisa membantu pekerja atau buruh untuk memiliki rumah sendiri.

Aturan itu ialah pemberlakuan Permenaker Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan Dalam Program Jaminan Hari Tua.

"Terbitnya aturan itu merupakan kabar baik bagi pekerja dan pengusaha untuk memberikan kemudahan bagi pekerja dalam memiliki rumah," ungkap Menaker Ida. 

Menaker Ida mengatakan itu saat menyampaikan keynote speech secara virtual dalam acara Members Gathering APINDO bertema Rumah Untuk Pekerja Melalui Manfaat Layanan Tambahan Program Jaminan Hari Tua, Jumat (22/10).

Ida menambahkan, dari 2017 sampai 2018, realisasi penyaluran MLT perumahan bagi pekerja sempat mengalami kenaikan sebanyak 658 unit rumah. Sehingga secara total penyaluran MLT meningkat menjadi 1.385 unit di tahun 2018. 

Akan tetapi, pada 2019 terjadi penurunan sebanyak 398 unit rumah. Bahkan di 2020 tidak ada MLT yang tersalurkan. Padahal MLT Program JHT ini merupakan manfaat jaminan sosial tidak harus terjadi resiko.

Menurut Ida, belum optimalnya pelaksanaan MLT ini lantaran adanya selisih margin yang rendah serta ketertarikan dari bank untuk menyalurkan KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). 

"Penyebab lainnya adanya perbedaan dasar perhitungan suku bunga deposito penempatan (funding) dengan pinjaman kepada peserta (lending), persyaratan bagi pekerja yang tidak memenuhi persyaratan sebagai debitur, serta masih kurangnya sosialisasi," kata Menaker Ida Fauziyah.

Menaker menjelaskan, penyaluran MLT perumahan pekerja itu ada hal baru yang diatur dalam Permenaker Nomor 17 Tahun 2021.

Dia mengatakan adanya penambahan Bank Daerah yang tergabung dalam Asosiasi Bank Daerah (ASBANDA) maupun Bank HIMBARA dalam penyaluran MLT dan penambahan hal baru berupa novasi bagi peserta yang mengambil perumahan berdasarkan skema KPR umum/komersial untuk dialihkan ke skema MLT.[]