Achsanul Qosasi

Anggota III BPK RI
News

Memangkas Birokrasi

Upaya Presiden untuk memangkas birokrasi perlu didukung.


Memangkas Birokrasi
Anggota BPK RI Achsanul Qosasi (Istimewa)

AKURAT.CO, Kita tentu mendukung upaya Presiden untuk memangkas birokrasi, seperti yang baru saja dilakukan dengan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesi No. 112/2020. Di mana 10 lembaga dibubarkan, yakni Dewan Riset Nasional, Dewan Ketahanan Pangan, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan, Komisi Pengawas Haji Indonesia, Komite Ekonomi dan Industri Nasional, Badan Pertimbangan Telekomunikasi, Komisi Nasional Lanjut Usia, Badan Olahraga Profesional Indonesia, dan Badan Regulasi  Telekomunikasi Indonesia.

Sesuai dengan konsideran Perpres tersebut, tujuan pembubaran adalah dalam rangka “meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahah serta untuk mencapai rencana strategis pembangunan nasional.” Perpres juga memastikan bahwa semua kewenangan dari lembaga-lembaga  tersebut dikembalikan kepada Kementerian terkait. Demikian pula, aset apapun yang sebelumnya melekat pada setiap lembaga harus segera dan dibuatkan Berita Acara dan Neraca Penutupan untuk dikelola langsung oleh masing-masing Kementerian.

Pemangkasan birokrasi ini adalah yang kedua dalam tahun 2020 ini. Sebelumnya, pada bulan Juli, telah diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Dinyatakan sebagai konsekuensi dari pembentukan Komite ini, dalam Pasal 19 dicantumkan 18 badan, tim kerja dan komite yang dibubarkan.

Kedelapan-belas lembaga tersebut adalah Tim Transparansi Industri Ekstraktif, Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025, Badan Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda, Tim Koordinasi Nasional Pengelolaan Ekosistem Mangrove, Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, dan Komite Pengarah Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (Road Map e-Commerce) Tahun 2017—2019.

Berikutnya adalah Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha, Tim Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi atas Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga kepada PDAM Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum, Tim Pinjaman Komersial Luar Negeri, Tim Nasional untuk Perundingan Perdagangan Multilateral Dalam Kerangka World Trade Organization, Tim Restrukturisasi dan Rehabilitasi PT (Persero) Perusahaan Listrik Negara, Komite Kebijakan Sektor Keuangan, Komite Antardepartemen Bidang Kehutanan, Tim Koordinasi Peningkatan Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor, Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi, Tim Koordinasi Percepatan Pembangunan Rumah Susun di Kawasan Perkotaan, dan Komite Nasional Persiapan Pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Association of Southeast Asian Nations.

Soal Efektifitas dan Efisiensi

Dengan melihat dasar pembentukan setiap badan di atas, bisa disimpulkan bahwa semuanya merupakan task-force, tim gugus tugas yang dibentuk dalam rangka percepatan proses kerja, baik karena dinilai strategis maupun karena mendesak bagi kebutuhan masyarakat. Namun, kita juga melihat, semua badan tersebut pada dasarnya tumpang-tindih secara tugas pokok dan fungsi dengan berbagai lembaga negara dengan fungsi spesifik, kementerian, dan/atau direktorat-direktorat yang terdapat dalam berbagai kementerian.

Berbicara mengenai efektivitas dan efisiensi pengelolaan negara, pertama-tama dalam hal ini terdapat semacam dilema. Di satu sisi, pembentukan suatu lembaga, badan atau tim kerja baru memang bisa mempercepat proses kerja pemerintah dalam bidang terkait. Bahkan kalaupun diketahui terjadi tumpang-tindih, dilakukan pengabaian karena lembaga, direktorat atau kementerian yang mengurusnya mengalami inertia—bergerak lamban atau bahkan tanpa kemajuan sama sekali.

Pembentukan badan atau tim kerja kemudian lebih sebagai alternatif, bahkan kadang-kadang terlihat lebih sebagai trigger atau dinamisator supaya lokomotif utamanya bergerak. Dalam hal ini, aspek efektivitas kepemerintahan mungkin ada, namun aspek efisiensi menjadi kebobolan.