News

Mekeng Bantah Soal Penerimaan USD 1 Juta dari Irvanto terkait Proyek e-KTP


Mekeng Bantah Soal Penerimaan USD 1 Juta dari Irvanto terkait Proyek e-KTP
Politisi Partai Golkar Melchias Marcus Mekeng (ISTIMEWA)

AKURAT.CO Mantan Ketua Komisi XI DPR RI Melchias Markus Mekeng membantah soal penerimaan uang sebesar USD 1 juta dari Irvanto Hendra Pambudi.

Tak hanya membantah, Mekeng bahkan mengaku tidak mengenal keponakan Setya Novanto tersebut.

"Sampai detik ini, tidak pernah bertemu dan mengenal yang namanya Irvanto dalam perkara Markus Nari. Saya tidak pernah dipanggil menjadi saksi di persidangan," ucap Mekeng saat dikonfirmasi, Senin (11/11/2019).

Mekeng juga menanggapi soal uang pengganti yang dibebankan Majelis hakim Pengadilan Tipikor kepada terdakwa e-KTP Markus Nari yang hanya USD 400 ribu. Menurutnya, uang haram bancakan e-KTP sama sekali tak mengalir padanya.

"Jadi tidak ada pemberian uang ke saya oleh siapapun, saya harap bisa fair dalam melihat masalah ini," tegas Mekeng.

Sebelumnya nama Mekeng sempat disebut ikut menerima uang USD 1 juta dari Irvanto saat mengurus proyek e-KTP.

"Irvanto memberikan uang kepada Melchias Mekeng USD 1 juta, Irvanto melihat Markus Nari dan tidak bicara dengan Markus Nari, dan jaksa KPK tidak menjadikan Melchias Mekeng menjadi saksi, maka demikian tidak dapat dikatakan Markus Nari menerima uang dari Irvanto," kata Hakim Emmilia Djaja Subagja membacakan amar putusan terhadap Markus Nari di PN Tipikor Jakarta, Senin (11/11).

Sementara itu, mantan anggota DPR RI Markus Nari diketahui baru saja divonis dengan hukuman penjara selama enam tahun atas kesalahannya terlibat kasus korupsi e-KTP.

Tak hanya hukuman penjara, Markus juga dikenakan denda Rp 300 juta subsider tiga bulan kurungan ditambah uang pengganti senilai USD 400 ribu atau setara dengan Rp 4 miliar terkait proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Uang tersebut didapat Markus dari hasil korupsi e-KTP yang telah merugikan negara hingga Rp2,3 triliun.

"Apabila Markus Nari tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, harta bendanya disita dan dilelang. Apabila harta yang disita tidak mencukupi membayar uang pengganti, Markus dipidana penjara selama 2 tahun," ujar Hakim Frangky Tambuwun di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (11/11/2019).[]