News

Media Asing Soroti Hasil KTT ASEAN di Jakarta, Ini Tuntutan Jokowi kepada Min Aung Hlaing

Terdapat 5 poin konsensus yang disepakati oleh para pemimpin ASEAN guna mengakhiri konflik di Myanmar.


Media Asing Soroti Hasil KTT ASEAN di Jakarta, Ini Tuntutan Jokowi kepada Min Aung Hlaing
Presiden Indonesia Joko Widodo membacakan pernyataan dalam KTT ASEAN di Jakarta pada Sabtu (24/4) yang menuntut diakhirinya kekerasan di Myanmar. (Foto: Associated Press) ()

AKURAT.CO, Para pemimpin negara Asia Tenggara akhirnya bertemu dengan Panglima Tertinggi Myanmar Min Aung Hlaing dalam KTT yang digelar di Jakarta pada Sabtu (24/4). Dalam pertemuan itu, mereka menuntut segera diakhirinya kekerasan dan dibebaskannya para tahanan politik di negara tersebut.

Momen bersejarah ini juga ikut disorot berbagai media asing. Dua di antaranya adalah Associated Press dan Reuters.

Menurut laporan Associated Press pada Minggu (25/4), ASEAN mendesak diadakannya segera dialog antara pihak-pihak yang bersaing di Myanmar dengan bantuan utusan ASEAN.

"Situasi di Myanmar tidak dapat diterima dan seharusnya tidak berlanjut. Kekerasan harus dihentikan, sedangkan demokrasi, stabilitas, dan perdamaian di Myanmar harus dipulihkan. Kepentingan rakyat Myanmar harus selalu menjadi prioritas," kata Presiden Indonesia Joko Widodo.

Associated Press

Hubungan Myanmar dengan negara anggota ASEAN berbeda dengan China atau Amerika Serikat (AS). Pasalnya, terdapat kebijakan dasar untuk tidak mencampuri urusan satu sama lain, sehingga melumpuhkan kemampuan blok ini untuk menangani krisis dengan cepat.

Namun, menurut Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin, kebijakan itu tidak boleh menyebabkan kelambanan jika situasi dalam negeri di Myanmar membahayakan perdamaian, keamanan, dan stabilitas ASEAN dan kawasan yang lebih luas. Selain itu, ada tuntutan internasional untuk bertindak tegas. Senada dengan Jokowi dan Muhyiddin, Perdana Menteri Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah yang juga menjabat sebagai ketua ASEAN saat ini mendorong diadakannya dialog dengan pengawasan yang jujur dan tidak memihak.

Berdasarkan pernyataan resmi yang dirilis ASEAN, terdapat 5 poin konsensus, yaitu diakhirinya kekerasan, dialog konstruktif yang melibatkan semua pihak, utusan khusus ASEAN memfasilitasi dialog, penerimaan bantuan asing, dan kunjungan utusan ke Myanmar. Namun, permintaan yang disuarakan Jokowi dan pemimpin lainnya untuk segera membebaskan para tahanan politik tidak lolos dalam konsensus itu. Menurut Muhyiddin, Min Aung Hlaing berjanji untuk menemukan sendiri jalannya dalam menyelesaikan masalah. Ia pun setuju bahwa kekerasan harus dihentikan.

"Usulan kami akan diterima. Respons jenderal tidak menolaknya. Ini kemajuan yang sangat menggembirakan," ungkap Muhyiddin.

Ia menambahkan bahwa para pemimpin ASEAN tidak berusaha terlalu memojokkan pihak Min Aung Hlaing. Pasalnya, mereka tidak peduli siapa yang menyebabkannya, tetapi lebih mementingkan dihentikannya kekerasan. 

Sementara itu, Reuters menyoroti diabaikannya tuntutan untuk membebaskan para tahanan politik.

"Pembebasan tahanan politik merupakan syarat penting untuk menghentikan kekerasan. ASEAN kini harus bertindak cepat dan menetapkan tenggat waktu yang jelas bagi Min Aung Hlaing untuk mengakhiri kekerasan, atau bersiap untuk meminta pertanggungjawabannya," saran Charles Santiago, ketua kelompok HAM Parlemen ASEAN.

Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong pun memperkirakan prosesnya masih panjang. Pasalnya, untuk menghentikan kekerasan dan membebaskan tahanan politik, ada hal-hal lain yang mesti dibereskan.

KTT ini merupakan upaya internasional terkoordinasi pertama untuk meredakan krisis di Myanmar sejak pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi digulingkan. Kedatangan Min Aung Hlaing di Jakarta pun sangat mengejutkan. Pasalnya, dalam setiap KTT ASEAN, negara tersebut biasanya hanya diwakili oleh perwira berpangkat lebih rendah atau warga sipil.

Associated Press

Meski kebijakan ASEAN untuk tidak campur tangan mempersulit penanganan masalah, kelompok ini dipandang oleh PBB, China, dan AS sebagai tempat terbaik untuk menangani junta secara langsung.

"Kami di Dewan Keamanan PBB sangat menantikan hasil dari pertemuan ASEAN terkait Burma yang membutuhkan perhatian serius dan cepat," twit Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield.

Di sisi lain, sejumlah analis memperingatkan bahaya mengundang Min Aung Hlaing ke KTT karena seperti memberikan legitimasi sebagai pemimpin negara tersebut. Namun, negara-negara ASEAN sepakat untuk tidak memperlakukannya atau memanggilnya sebagai kepala negara Myanmar di KTT tersebut, menurut keterangan seorang diplomat Asia Tenggara yang tidak mau disebutkan identitasnya kepada Associated Press.[]