News

Mayoritas Warga Tolak PPKM Diperpanjang, Alasan Utama Hilang Pendapatan

Survei Indikator juga memotret mayoritas atau 67,3% responden menganggap pembatasan sosial tidak diperlukan lagi


Mayoritas Warga Tolak PPKM Diperpanjang, Alasan Utama Hilang Pendapatan
Ilustrasi: Warga berolahraga di saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Minggu (25/7/2021). (AKURAT.CO/Endra Prakoso)

AKURAT.CO, Mayoritas warga menentang jika kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat kembali diterapkan. Hal itu sebagaimana tergambar dari hasil survei Indikator Politik yang dirilis pada Minggu, 27 September 2021.

Berdasarkan hasil survei tersebut, sebanyak 64,3% responden mengaku kurang atau tidak setuju PPKM kembali diperpanjang. Hanya 26,5% yang menyatakan setuju. Sedangkan 9,3% tidak tahu/tidak menjawab.

Pemerintah resmi memperpanjang kembali PPKM di wilayah Jawa-Bali sampai 4 Oktober 2021. Dalam perpanjangan kali ini, tidak ada lagi kabupaten/kota level 4 namun semua sudah berada pada level asesemen 3 dan 2.

Dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri yang ditandatangani Tito Karnavian, terdapat sejumlah pelonggaran dalam PPKM level 3 yakni pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial dibuka dengan 25 persen kapasitas maksimal. Pegawai yang bekerja di kantor atau work from office (WFO) harus sudah divaksin dan wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada akses masuk tempat kerja.

Kemudian kegiatan pusat perbelanjaan atau mal mengizinkan anak usia di bawah 12 tahun masuk denngan pengawasan orangtua, dan fasilitas pusat kebugaran/gym, ruang pertemuan, ruang rapat atau meeting room dan ruang pertemuan kapasitas besar/ballroom diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 50 persen.

Adapun Indikator melakukan survei terhadap 1.200 orang di seluruh Indonesia pada 17-21 September 2021. Survei ini menggunakan metode simple random sampling degan margin of error survei sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

"Memutus rantai penularan merupakan alasan dominan bagi yang setuju PPKM Darurat diperpanjang yakni 72,6 persen, sementara hilang atau berkurangnya pendapatan/mata pencaharian merupakan alasan utama tidak setuju, yaitu 70,4 persen," demikian temuan survei Indikator yang dirilis Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi secara daring, Minggu (26/9/2021).

Alasan dominan lainnya setuju PPKM diperpanjang yakni mengurangi tingkat kematian (13%), mengurangi keramaian,kerumunan, kemacetan (7,4%), masih bisa beraktifitas dari rumah (3%), alasan lain (1,1%).

Adapun alasan responden tidak setuju PPKM kembali diperpanjang karena pendidikan/sekolah anak jadi terganggu (15%), Mengganggu mobilitas (8,6%), saling curiga satu sama lain membawa penyakit (2,8%), tidak mendesak atau biasa-biasa saja (1,1%), membosankan (1%), alasan lainnya 0,5%, dan sisanya tidak menjawab (0,7%).