Ekonomi

Mau Wujudkan Kedaulatan Pangan, Peran Badan Pangan Nasional Perlu Dioptimalkan!

Anggota Komisi VI DPR RI Marwan Jafar mengkritisi agar ada langkah pembenahan khusus masalah kedaulatan pangan nasional


Mau Wujudkan Kedaulatan Pangan, Peran Badan Pangan Nasional Perlu Dioptimalkan!
Anggota DPR Marwan Jafar (Antara Foto)

AKURAT.CO Anggota Komisi VI DPR RI Marwan Jafar menegaskan di kalangan DPR, akademisi dan pengamat pertanian telah mengkritisi dan menyarankan agar ada langkah pembenahan khusus masalah kedaulatan pangan nasional. Oleh karena itu, perlu untuk mengapresiasi terbentuknya kelembagaan baru yang bernama Badan Pangan Nasional (BPN) yang pendliriannya berdasarkan pada Peraturan Presiden No 66 Tahun 2021.Sebab, kehadiran ini sudah cukup lama diamanatkan oleh Pasal 129 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, serta sekaligus implementasi dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 

" Yang jelas, mandat penting, strategis dan konkrit yang diberikan kepada BPN wajib kita dorong sekaligus kita kawal agar mampu berkinerja secara optimal," tuturnya melalui keterangan resmi di Jakarta, Selasa (14/9/2021).

Marwan Jafar menyatakan selama ini pihaknya secara eksplisit melalui rapat kerja di DPR RI maupun secara implisit melalui opini di media massa telah beberapa kali mengingatkan betapa sangat mendesak dan mendasarnya membenahi koordinasi penanganan permasalahan pangan secara strategis untuk tidak mengatakan melalui 'satu pintu utama'. 

"Khususnya atau mulai dari kurangnya langkah koordinasi, masih besarnya ego sektoral, kewenangan importasi hingga ketegasan tanggung jawab penyajian data lengkap teraktual terkait kedaulatan pangan nasional, diakui atau tidak diakui terkesan belum dapat dibereskan dengan maksimal," imbuhnya.

Marwan Jafar juga menandaskan badan yang secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki 11 penugasan strategis tersebut antara lain merumuskan kebijakan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganekaragaman konsumsi pangan, keamanan pangan serta pengembangan atau penguatan sistem informasi pangan harus mampu bekerja maksimal laksana dirigen atau konduktor ketika berkoordinasi dengan beberapa kementerian dan lembaga seperti Kementerian BUMN, Perdagangan, Perindustrian, Pertanian, BPS serta Bulog.   

Selain itu, BPN bertugas memantau ketersediaan dan stabilisasi sembilanbahan pangan, yaitu beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, telur unggas, daging ruminansia, daging unggas, dan cabai.

" Hemat saya tugas dan tanggung jawab badan baru ini sudah relatif lengkap. Namun demikian, muara dari tugas besar tersebut mestinya mendapat penegasan yaitu mengenai upaya serius untuk mewujudkan kedaulatan pangan secara nasional oleh badan baru ini. Selain itu, tak kalah penting adalah parameter keberpihakan atau merangkul oleh pemerintah melalui  badan baru ini dengan para pelaku ekonomi produktif kerakyatan seperti kalangan perkoperasian dan UMKM, sepatutnya janganlah dilupakan atau mendapat porsi yag signifikan khususnya dalam konteks kedaulatan atau kemandirian pangan nasional," tegas Marwan.[]