News

Mau Turun Gunung di 2024, SBY: Ada Tanda-tanda Pemilu Tidak Jujur dan Adil

Mau Turun Gunung di 2024, SBY: Ada Tanda-tanda Pemilu Tidak Jujur dan Adil
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) saat memberikan keterangan kepada wartawan dalam rapat tertutup terkait revisi UU Ormas di DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Jakarta, Senin (30/10). Dewan Pengurus Pusat Partai Demokrat bersama anggota Fraksi Demokrat di DPR membahas mengenai Undang-undang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang telah disahkan oleh DPR beberapa waktu lalu, Partai Demokrat bersikap menerima UU Ormas tersebut tetapi dengan beberapa catatan atau revisi (AKURAT.CO/Sopian)

AKURAT.CO Ketua Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan bahwa dirinya akan 'turun gunung' lagi untuk menghadapi Pemilu 2024. 

Hal itu dikarenakan dirinya mendengar langsung tanda-tanda bahwa ada pihak yang berupaya menciptakan Pemilu 2024 nanti akan dilakukan dengan cara yang tidak jujur dan adil. 

"Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilihan Umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," kata SBY dalam sebuah video yang muncul saat pidato pengarahannya di Rapimnas Demokrat, pada Kamis (15/9/2022).

baca juga:

Potongan video tersebut rupanya viral di media sosial dan dibagikan oleh akun Instagram DPD Partai Demokrat Sumatera Utara @pdemokrat.sumut.

Dalam video itu, berdasarkan informasi yang ia terima, SBY mengatakan, Pilpres 2024 konon akan diatur. Sehingga hanya diikuti oleh dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.

"Konon, akan diatur dalam Pemilihan Presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan Capres dan Cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka," tutur SBY.

Meski begitu, SBY tidak menjelaskan siapa pihak yang ia maksud sebagai "mereka".

"Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan Capres-Cawapresnya sendiri, bersama koalisi tentunya. Jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan" ujar SBY.

Adapun, kata SBY, pemikiran seperti itu adalah sebuah kejahatan karena menurut dia rakyat memiliki hak untuk memilih dan dipilih.

Ia juga mengaku tidak pernah melakukan hal serupa selama menjabat sebagai presiden Republik Indonesia dalam dua periode mulai dari 2004 hingga 2014.

"Selama 10 tahun lalu kita di pemerintahan dua kali menyelenggarakan Pemilu termasuk Pilpres, Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu," tukas SBY. []