News

Masyarakat Anti Mafia Peradilan Tuntut Hakim Tangani Perkara Secara Independen

Mereka menggelar unjuk rasa di depan PTUN


Masyarakat Anti Mafia Peradilan Tuntut Hakim Tangani Perkara Secara Independen
Ilustrasi - Hakim (AKURAT.CO/Candra Nawa)

AKURAT.CO Puluhan pemuda yang mengatasnamakan Masyarakat Antimafia Peradilan (MAP) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, di Jalan Pemuda, Rawamangun, Jakarta timur.

Dalam orasinya, massa meminta kepada Majelis Hakim PTUN Jakarta agar bersikap independen dalam menangani suatu perkara. 

"Seperti kita ketahui, perkara-perkara yang diperiksa dan diadili oleh PTUN adalah sengketa melawan pemerintahan. Pemerintah selalu dipandang dalam posisi yang paling kuat dibandingkan dengan masyarakat," kata Koordinator MAP, Theofilus Tampubolon dalam pernyataan tertulisnya, Senin (7/5/2021). 

Theo - sapaan akrabnya mengatakan bahwa PTUN Jakarta banyak menyidangkan sengketa yang terjadi dalam tender pengadaan barang atau jasa dan proyek pemerintah di lingkungan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). 

“PTUN semestinya menjadi tempat yang ideal bagi masyarakat yang mengalami kerugian akibat kebijakan yang diputuskan Pemerintah," ucapnya. 

Hal tersebut, kata dia, sangat menciderai rasa keadilan dan kepastian hukum serta memperlihatkan keberpihakan PTUN terhadap pemerintah. 

"Kami menduga hakim di PTUN itu di intervensi oleh pemerintah," ujarnya. 

Sebagai contoh kasus, Hakim PTUN Jakarta yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Umar Dani telah menolak gugatan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Pejabat Kemenhub yang bernama Harno Trimadi. 

"Dan yang jelas-jelas telah melakukan pembiaran terhadap pelanggaran hukum yang terjadi pada tender pembangunan pelabuhan penyeberangan muara di Tapanuli Utara," tuturnya. 

"Pada saat digugat ke PTUN, dalam putusannya menyebut tidak cukup bukti dan segala macam," tegasnya. 

Pihaknya pun merasakan ada kejanggalan dalam putusan hakim PTUN yang menolak gugatan tersebut. Sementara bukti-bukti sudah cukup untuk mengabulkan permohonan yang diajukan penggugat. 

"Itu yang kita tidak mengerti. Sementara kalau dikatakan bukti-bukti cukup kuat. Tapi kenapa bisa begini, kita juga gak tahu. Kita coba awasi sebagai masyarakat," tuturnya. 

Dengan demikian, Theo menambahkan, MAP meminta untuk stop mafia peradilan, dan memberhentikan Ketua PTUN Jakarta, Irhamto dari jabatannya, dan Panitera PTUN Jakarta, Muhammad. 

"Meminta hakim pengawas dan Komisi Yudisial (KY) untuk memeriksa hakim PTUN Jakarta. Dan hentikan keberpihakan hakim kepada Pemerintah, serta periksa kekayaan seluruh hakim dan Panitera di PTUN Jakarta," tandasnya.

Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan atau pernyataan resmi dari humas PTUN Jakarta. []