News

Masukkan Pasal Pidana di Revisi Perda Covid-19, Wagub DKI: Perlu Upaya Ekstra Tekan Lonjakan Kasus

Wagub DKI: Memasukkan pasal pidana dalam usulan revisi Perda 2/2020 Tentang Penanganan Covid-19 hanya untuk memberi efek jera kepada para pelanggar.


Masukkan Pasal Pidana di Revisi Perda Covid-19, Wagub DKI: Perlu Upaya Ekstra Tekan Lonjakan Kasus
Wagub DKI Jakarta Ariza Patria saat meninjau kantor Wali Kota Jakarta Barat, Jumat (10/7/2020) (AKURAT.CO/Miftahul Munir)

AKURAT.CO, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengaku tujuan pihaknya memasukkan pasal pidana dalam usulan revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penanganan Covid-19 hanya untuk memberi efek jera kepada para pelanggar peraturan.

Politisi Gerindra itu mengakui, sanksi administrasi dan hukuman sosial yang dikenakan kepada para pelanggar peraturan yang diterapkan saat ini sudah tak mempan menekan pelanggaran. Untuk itu, perlu ada hukuman yang lebih berat lagi demi memberi kesadaran kepada masyarakat untuk mentaati semua peraturan kesehatan yang berlaku.

"Prinsipnya usulan itu kami sampaikan untuk memastikan payung hukum terkait sanksi pidana yang dimungkinkan bagi pelanggar protokol kesehatan kita tahu lonjakan Covid-19 sangat tinggi dan perlu ada upaya-upaya ekstra termasuk pemberian sanksi pidana," kata Ariza di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Sabtu (24/7/2021).

Adapun draft Raperda telah diserahkan Pemprov DKI Jakarta ke DPRD DKI Jakarta pada Rabu (21/7/2021) saat ini Dewan Kebon Sirih tengah mengebut pembahasan revisi peraturan itu. Rencananya, pembahasan tuntas digelar pada akhir bulan ini dan hasil Pembahasan bakal diumumkan pada 29 Juni 2021 dalam rapat Paripurna.

"Terkait revisi Perda 2 tahun 2020 tentang penanggulangan Covid-19 pengendalian sosial itu sudah kami sampaikan sekarang sedang dalam proses pembahasan," tuturnya.

Dengan adanya pembaharuan Perda tersebut, Ariza berharap penanganan Covid-19 di DKI Jakarta bisa berjalan lebih maksimal, masyarakat menjadi lebih patuh dan taat pada peraturan dan protokol kesehatan.

"Sekali lagi revisi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pengendalian Covid-19 di Jakarta arahnya yang dibahas adalah pasal-pasal terkait pemberian sanksi pidana," tuturnya.

Saat ini ada dua Fraksi yang sudah menyatakan menolak usulan revisi Perda ini, yakni Nasdem dan PDI-P.

Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Wibi Adriano tidak setuju dengan keinginan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menambah pasal sanksi pidana dalam Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19.