News

Massa Mahasiswa Tutup Demo RKUHP dengan Aksi Tiup Lilin untuk Jokowi

somasi dibacakan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, Bayu Satrio Utomo.


Massa Mahasiswa Tutup Demo RKUHP dengan Aksi Tiup Lilin untuk Jokowi
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam berbagai aliansi membubarkan diri dengan menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk Presiden Jokowi dan tiup lilin (AKURAT.CO/Anisha Aprilia)

AKURAT.CO, Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam berbagai aliansi membubarkan diri dengan menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk Presiden Jokowi. 

Dari pantauan AKURAT.CO di lokasi, massa membubarkan diri pada pukul 16.15 WIB.

Setelah itu, massa aksi menyanyikan pelesetan lagu selamat ulang tahun untuk Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dengan mengganti lirik 'tiup lilinnya menjadi 'buka drafnya'.

baca juga:

"Happy birthday Jokowi, happy birthday Jokowi. Buka, buka, buka drafnya, buka drafnya sekarang juga," teriak mahasiswa bernyanyi. 

Setelah membacakan somasi, para mahasiswa menutup aksi dengan meniup lilin. Adapun somasi dibacakan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, Bayu Satrio Utomo.

Dalam somasi itu Bayu mengatakan RKUHP pada dasarnya menjadi dasar hukum pidana di Indonesia yang berimbas langsung pada tatanan kehidupan masyarakat. Namun sayangnya, hingga saat ini masyarakat tidak bisa mengakses draft terbaru dari RKUHP itu.

"Sikap tertutup Pemerintah dan DPR RI sangatlah disayangkan mengingat transparansi dan partisipasi publik yang bermakna sudah sepatutnya diutamakan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan," tambahnya.

Dalam kesempatan itu mahasiswa juga menyampaikan 3 tuntutan mereka di antaranya meminta draf terbaru RKUHP dibuka. Mereka pun memberikan waktu 7x24 jam jika tidak akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar.

Berikut isi tuntutan mereka;

1. Mendesak Presiden dan DPR RI untuk membuka draf terbaru RKUHP dalam waktu dekat serta melakukan pembahasan RKUHP secara transparan dengan menjunjung tinggi partisipasi publik yang bermakna. 

2. Menuntut Presiden dan DPR RI untuk membahas kembali pasal pasal bermasalah dalam RKUHP, terutama pasal-pasal yang berpotensi membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi warga negara meski tidak termasuk ke dalam isu krusial. 

3. Apabila Presiden dan DPR RI tidak kunjung membuka draf terbaru RKUHP dan menyatakan akan membahas pasal-pasal bermasalah di luar isu krusial dalam kurun waktu 7X24 (tujuh kali dua puluh empat) jam sejak pernyataan sikap ini dibacakan, kami siap bertumpah ruah ke jalan dan menimbulkan gelombang penolakan yang lebih besar dibandingkan tahun 2019. []