Ekonomi

Masih Ramai Polemik PPN Sembako hingga Pendidikan, DJP Buka Suara

Pengecualian dan fasilitas PPN yang diberikan tidak mempertimbangkan jenis, harga, dan kelompok yang mengonsumsi sehingga menciptakan distorsi.


Masih Ramai Polemik PPN Sembako hingga Pendidikan, DJP Buka Suara
Warga bergotong royong membungkus kebutuhan pangan di Jalan As-syafiiyah, RT 03/RW 03 Cipayung, Jakarta Timur, Selasa (25/5/2021). (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO Polemik pajak pertambahan nilai (PPN) sembako hingga kini terus berlanjut. Akhirnya  Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menanggapi isu rancangan perubahan PPN tersebut.

Mengutip akun Instagram @ditjenpajakri Minggu (13/6/2021), Ditjen Pajak mengatakan saat ini pengecualain dan fasilitas PPN yang diberikan tidak mempertimbangkan jenis, harga, dan kelompok yang mengonsumsi sehingga menciptakan distorsi.

Misalnya saat ini beras, daging, atau jasa pendidikan, apapun jenis dan harganya, semuanya mendapat fasilitas yang tidak dikenai PPN. 

"Akibat mendapat fasilitas tidak dikenai PPN yang terjadi adalah konsumsi beras premium dan beras biasa sama-sama tidak kena PPN," tulis  Ditjen Pajak.

Contoh lainnya seperti konsumsi daging segar wagyi, dan daging segar di pasar tradisional sama-sama tidak kena PPN, karena mendapat fasilitas yang sama. Kemudian les privat mahal dan pendidikan gratis juga sama-sama tidak kena PPN.

Padahal konsumen barang-barang tersebut memiliki daya beli yang jauh berbeda, sehingga fasilitas PPN tidak dikenakan atas barang/jasa tersebut  tidak tepat sasaran.

"Orang yang mampu membayar justru tak kena pajak karena mengonsumsi barang/jasa yang tidak dikenai PPN," tulisnya.

Oleh sebab itu pemerintah menyiapkan RUU (Rancangan Undang-undang) Ketentuan Umum Perpajakan yang berisi konsep reformasi perpajakan, antara lain tentang reformasi sistem PPN.

Diharapkan sistem baru dapat memenuhi rasa keadilan dengan mengurangi distorsi dan menghilangkan fasilitas yang tidak efektif, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan optimalisasi pendapatan negara. 

"Pemerintah tetap mengedepankan asas keadilan untuk setiap kebijakan perpajakan termasuk pengenaan PPN atas sembako ini, " ujar  Ditjen Pajak. []