Ekonomi

Masih Belum Paham Juga? Ini Segala Info tentang PPKM Mikro

Apa itu sebenarnya PPKM mikro?


Masih Belum Paham Juga? Ini Segala Info tentang PPKM Mikro
Kendaraan terjebak macet saat jam pulang kerja di kawasan Sudirman, Jakarta, Kamis (22/4/2021). (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO Presiden Joko Widodo memilih untuk menerapkan pengetatan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berskala mikro. Pengetatan PPKM mikro berlaku mulai 22 Juni 2021 hingga dua pekan ke depan. 

Faktor ekonomi menjadi alasan pemerintah memilih Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Mikro, ketimbang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kembali atau lockdown.

Menurutnya, PPKM mikro adalah kebijakan paling tepat karena bisa diterapkan tanpa mematikan ekonomi rakyat.

“Kenapa pemerintah memutuskan PPKM mikro? Pemerintah melihat bahwa kebijakan PPKM mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk konteks saat ini untuk mengendalikan Covid-19 karena bisa berjalan tanpa mematikan ekonomi rakyat,” katanya dalam konferensi pers virtual, Rabu (23/6/2021) kemarin.

Presiden mengakui banyak masukan agar ia kembali menerapkan PSBB hingga lockdown. Namun menurutnya pemerintah harus mengambil kebijakan yang tepat dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, sosial, politik, serta berkaca pada pengalaman negara lain.

“Pemerintah telah menerima banyak masukan masukan dan tentunya kami menyambut baik setiap masukan baik pribadi kelompok ataupun masyarakat. Termasuk usulan untuk memberlakukan kembali PSBB dan Lockdown mengingat lonjakan kasus positif yang sangat pesat,” lanjutnya.

Apa itu sebenarnya PPKM mikro?

PPKM merupakan kebijakan yang diambil pemerintah untuk membatasi kegiatan masyarakat demi menekan laju penyebaran Covid-19 di Indonesia.

Dibanding PPKM yang pernah dilakukan sebelumnya, kali ini pemerintah menerapkan pengetatan PPKM mikro di mana terdapat beberapa aturan ketat yang meliputi:

- Perkantoran

Kegiatan perkantoran/tempat kerja baik perkantoran pemerintah (kementerian/lembaga/daerah) maupun BUMN/BUMD/swasta diberlakukan ketentuan:

Zona Merah menerapkan work from home (WFH) 75 persen dan work from office (WFO) 25 persen

Zona lainnya menerapkan WFH 50 persen dan WFO 50 persen

Dilakukan penerapan protokol kesehatan yang ketat, pengaturan waktu kerja secara bergiliran, saat WFH tidak melakukan perjalanan atau mobilitas ke daerah lain

Pengaturan lebih lanjut dilakukan oleh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah (pemda).

- Kegiatan belajar mengajar

Kegiatan belajar mengajar di sekolah, perguruan tinggi, akademi tempat, pendidikan, atau pelatihan diberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat dengan aturan:

Zona Merah: dilakukan secara daring

Zona lainnya: sesuai pengaturan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

- Sektor esensial

Kegiatan sektor esensial dapat beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

Sektor yang termasuk esensial termasuk industri, pelayanan dasar, utilitas publik, obyek vital nasional, dan juga tempat pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan, supermarket, dan lain-lainnya), baik yang berdiri sendiri maupun di pusat perbelanjaan atau mal.

- Restoran/tempat makan/kafe

Kegiatan warung makan, rumah makan, restoran, kafe, pedagang kaki lima, lapak jalanan, baik yang berdiri sendiri maupun di pasar ataupun di pusat perbelanjaan atau mal, diberlakukan ketentuan:

Makan/minum di tempat atau dine-in paling banyak 25 persen dari kapasitas.

Pembatasan jam operasional sampai dengan pukul 20.00.

Layanan pesan-antar/dibawa pulang atau take-away sesuai jam operasional restoran.

Penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

- Pusat perbelanjaan, mal, pasar, dan pusat perdagangan

Pembatasan jam operasional sampai dengan pukul 20.00.Pembatasan pengunjung paling banyak 25 persen dari kapasitas.

- Kegiatan konstruksi

Tempat konstruksi atau lokasi proyek dapat beroperasi 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

- Ibadah

Kegiatan di tempat ibadah (masjid, mushala, gereja, pura, dan tempat ibadah lainnya) diberlakukan ketentuan:

Zona Merah: ditiadakan sementara sampai dengan dinyatakan aman, sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Agama (Menag).

Zona Lainnya: sesuai pengaturan dari Kementerian Agama, dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.

- Kegiatan di area publik

Kegiatan di area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum, area publik lainnya), diberlakukan ketentuan:

Zona Merah: ditutup sementara sampai dinyatakan aman

Zona lainnya: diizinkan dibuka paling banyak 25 persen dari kapasitas, pengaturan dari pemda, dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.

- Kegiatan seni, sosial, dan budaya

Kegiatan di lokasi seni, sosial, budaya yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan diberlakukan ketentuan:

Zona Merah: ditutup sementara sampai dinyatakan aman

Zona lainnya: diizinkan dibuka paling banyak 25 persen dari kapasitas, pengaturan dari pemda, dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.

- Rapat, seminar, dan pertemuan luring

Zona Merah: ditutup sementara sampai dinyatakan aman

Zona lainnya: diizinkan dibuka paling banyak 25 persen dari kapasitas, dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.

- Transportasi umum

Kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan online), ojek (online dan pangkalan), kendaraan sewa atau rental dapat beroperasi, dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional oleh pemerintah daerah dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.

Meski demikian, Presiden menegaskan bahwa PPKM mikro dan lockdown memiliki lisensi yang sama gakni membatasi kegiatan masyarakat. Untuk itu, Presiden meminta agar hal tersebut tidak dipertentangkan.

“Saya sampaikan bahwa PPKM mikro dan lockdown memiliki lisensi yang sama yaitu membatasi kegiatan masyarakat. Untuk itu tidak perlu dipertentangkan,” ungkapnya. []

Dhera Arizona Pratiwi

https://akurat.co