News

Masih ada Perusahaan Belum Bayar THR, Netty: Posko THR Harus Proaktif!

Posko THR jangan hanya menunggu laporan masuk, tapi  harus proaktif turun langsung ke lapangan


Masih ada Perusahaan Belum Bayar THR, Netty: Posko THR Harus Proaktif!
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher (DOK. HUMAS DPR RI)

AKURAT.CO,   Masih banyak perusahaan yang belum atau tidak membayar Tunjangan Hari Raya (THR) Idulfitri 1442 H yang merupakan hak pekerja. Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar mengingatkan perusahaan tentang kewajiban pembayaran THR.

“Pemerintah harus mengingatkan perusahaan  bahwa THR bukanlah hadiah yang diberikan sukarela, tapi kewajiban yang harus ditunaikan," ujar Netty sebagaimana yang dikutip AKURAT.CO dari keterangan tertulis, Selasa (11/5/2021). 

"Suka atau tidak, perusahaan sedang lapang atau sulit, THR pekerja wajib dibayarkan. Ini adalah amanat PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan," imbuhnya.

Netty juga meminta pemerintah agar memastikan posko-posko THR yang dibentuk Kemnaker di tingkat pusat dan daerah guna memberikan pelayanan informasi, konsultasi, dan pengaduan atas pelaksanaan pembayaran THR bekerja proaktif dan jangan hanya menunggu laporan.

"Posko THR jangan hanya menunggu laporan masuk, tapi  harus proaktif turun langsung ke lapangan untuk jemput bola mengatasi persoalan  yang muncul. Perusahaan yang belum atau sulit bayar THR harus didatangi langsung, dievaluasi dan diingatkan untuk menunaikan kewajibannya," kata Ketua DPP PKS Bidang Kesos ini.

Menurut Netty, jika hanya menunggu laporan atau aduan pekerja, maka hasilnya tidak akan maksimal karena umumnya pekerja enggan dan takut melaporkan perusahaannya  yang tidak membayar THR.

Oleh karena itu, pemerintah harus sigap mencari perusahaan-perusahaan yang belum mencairkan THR. Perusahaan tersebut harus diingatkan dan jika perlu  berikan sanksi yang tegas.

“Pekerja umunya tidak berani lapor dan berurusan dengan pihak lain. Mereka takut dipecat, apalagi yang statusnya pekerja kontrak.  Pastikan posko THR berfungsi optimal dalam melindungi hak pekerja, jangan hanya  jadi retorika,” tandasnya.[]

Bayu Primanda

https://akurat.co