News

Masa Penahanan Rektor Unila Karomani Diperpanjang 40 Hari

Masa Penahanan Rektor Unila Karomani Diperpanjang 40 Hari
Rektor Unila Karomani di Gedung Merah Putih KPK (AKURAT.CO/Fajar Rizky Ramadhan)

AKURAT.CO Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Rektor Universitas Lampung (Unila) Karomani. Ia bakal kembali ditahan selama 40 hari ke depan.

"Terhitung sejak 9 September sampai nanti tanggal 18 Oktober 2022," ujar Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Jakarta, Senin (12/9/2022).

Ali menyampaikan, selain memperpanjang masa penahanan Karomani, pihaknya juga memperpanjang penahanan terhadap tiga tersangka lainnya. Mereka adalah Wakil Rektor I Bidang Akademik Unila Heryandi, Ketua Senat Unila Muhammad Basri dan Swasta Andi Desfiandi.

baca juga:

Ketiganya juga diperpanjang penahanannya dengan durasi yang sama dengan Karomani yakni 40 hari.

"Untuk proses melengkapi alat bukti dan pemberkasan dalam perkara dugaan korupsi di Unila tersebut, tim penyidik KPK saat ini masih membutuhkan waktu," ujarnya.

Ali membeberkan, Karomani bakal meneruskan penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) KPK Jakarta. Sedangkan tiga tersangka lainnya bakal mendekam di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur.

Sebagai informasi, Rektor Unila Karomani ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan tiga orang lainnya yakni Wakil Rektor I Bidang Akademik Unila Heryandi, Ketua Senat Unila Muhammad Basri dan Swasta Andi Desfiandi.

Karomani diduga menerima uang senilai Rp603 juta dari orang tua peserta calon mahasiswa dari Mualimin. KPK juga menemukan uang tunai yang diduga berasal dari penerimaan suap senilai Rp4,4 miliar. Total ia diduga telah menerima suap senilai Rp5 miliar.

Pada perkara ini, Andi selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi.

Sedangkan, Karomani, Heryandi, dan Basri selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. []