News

Masa Penahanan Eks Bupati Kepulauan Talaud Diperpanjang, Ini Alasan KPK

Masa penahanan Sri Wahyumi Manalip diperpanjang selama 30 hari.


Masa Penahanan Eks Bupati Kepulauan Talaud Diperpanjang, Ini Alasan KPK
Mantan Bupati Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, Sri Wahyumi Maria Manalip (Instagram/swmanalip)

AKURAT.CO, Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan memperpanjang masa penahanan mantan Bupati Kepulauan Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip (SWMM) untuk memaksimalkan penyidikan kasus dugaan penerimaan gratifikasi. Masa penahanan Sri Wahyumi Manalip diperpanjang selama 30 hari.

"Berdasarkan penetapan Ketua PN Jakarta Pusat terhitung 28 Juli 2021 sampai dengan 26 Agustus 2021 di Rutan KPK Gedung Merah Putih," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (27/7/2021).

Munurut Ali, perpanjangan penahanan terhadap Sri Wahyumi diperlukan agar tim penyidik memaksimalkan pemberkasan perkara yang bersangkutan.

Sebelumnya, KPK menetapkan Sri Wahyumi Maria Manalip tersangka kasus dugaan gratifikasi proyek infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2014-2017. Ini merupakan perkara kedua bagi Sri Wahyumi.

Deputi Penindakan KPK Karyoto dalam konferensi pers pada Kamis, 29 April 2021, mengatakan, perkara baru bagi Sri Wahyumi ini merupakan pengembangan dari perkara sebelumnya, yakni suap lelang pekerjaan revitalisasi Pasar Lirung dan pekerjaan revitalisasi Pasar Beo tahun 2019.

"Perkara ini adalah kali kedua SWM (Sri Wahyumi Maria Manalip) ditetapkan sebagai tersangka," kata Karyoto.

Dalam kasus ini, Sri Wahyuni diduga menerima grtifikasi sejumlah Rp 9,5 miliar. Usai ditetapkan tersangka, Sri Wahyumi ditahan selama 20 hari di Rutan Cabang KPK di Gedung Merah Putih. Menurut Karyoto hal ini dilakukan demi kepentingan penyidikan perkara eks Bupati Talaud tersebut.

"Untuk kepentingan penyelidikan, KPK melakukan penahanan tersangka SWM selama 20 hari terhitung sejak 29 April 2021 sampai dengan 18 Mei 2021 di Rutan Cabang KPK pada Gedung Merah Putih," jelasnya.

Bupati Talaud periode 2014-2019 itu sebelumnya sudah menjalani hukuman 2 tahun penjara di Lapas Wanita Klas II-A Tangerang terkait kasus suap lelang pekerjaan revitalisasi Pasar Lirung dan pekerjaan revitalisasi Pasar Beo tahun 2019. 

Atas perbuatannya, Sri Wahyumi disangkakan melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.[]