Sukron Makmun

Intelektual muda NU, Wakil Sekjen Perhimpunan Alumni Tiongkok di Indonesia (PERHATI), dan Pengamat Geo-Politik Luar Negeri
News

Masa Depan Hong Kong di Bawah Dukungan Penuh Pemerintah Beijing

Mengapa Tiongkok terkesan lemah terhadap para perusuh.


Masa Depan Hong Kong di Bawah Dukungan Penuh Pemerintah Beijing
Ilustrasi (Dok. PERHATI)

AKURAT.CO, Ketika saya berkunjung ke Hong Kong (HK) pada tahun 2019, ada kesan mendalam di benak saya tentang kota metro politan ini; indah, banyak gedung pencakar langit, dan maju. Kehidupannya sangat dinamis dan damai. Meskipun sangat padat, kota beton ini termasuk kota paling aman di dunia.

Pasca demo anti pemerintah yang melibatkan sekitar I juta demonstran dengan panjang barisan 1,6 kilo meter menolak RUU Ekstradisi (2019), persepsi masyarakat internasional tentang HK sedikit berubah. Itu karena banyaknya fasilitas umum, pusat-pusat bisnis dan infrastruktur lain yang rusak akibat tindakan anarkis para perusuh.

Yang ditakutkan oleh masyarakat HK terkait isu Ekstradisi adalah, mereka akan dikirim ke pedalaman Tiongkok karena dua hal: pertama, kejahatan penggelapan pajak, yang mana sudah rahasia umum bahwa sebagian besar lembaga keuangan di HK hidup nyaman dari limpahan penggelapan pajak dan cuci uang warga Tiongkok.  Kedua, kejahatan politik dan agama. Ini sangat menakutkan (di HK hukuman jauh lebih ringan, karena menerapkan hukum Inggris). Padahal kekhawatiran itu berlebihan, sebab RUU Ekstradisi tidak mencakup kedua hal itu. Keputusan ekstradisi bagi warga HK juga tetap berdasar pada keputusan pengadilan HK.

baca juga:

Mengapa Tiongkok terkesan lemah terhadap para perusuh. Padahal tuntutannya sudah mengarah pada disintegrasi; memisahkan dari Tiongkok (mainland China). Seolah aksi protes dibiarkan meluas, sampai parlemen HK menunda pengesahan RUU tersebut. Apakah Tiongkok tidak paham terhadap perkembangan situasi politik saat itu? Justru, Tiongkok sangat paham bahwa yang dihadapi sesungguhnya bukanlah rakyat HK, melainkan pihak asing yang memanfaatkan kepolosan rakyatnya untuk melakukan provokasi. Dari situ, diharapkan supaya pemerintah terpancing dan salah menyikapi gerakan anti pemerintah tersebut, sehingga asing (via PBB) memiliki alasan kuat untuk intervensi lewat jalur HAM internasional. Tiongkok sudah punya hitungan taktis bahwa perang asimetris akan selalu dimenangkan pihak penguasa selama ekonomi kuat dan stabil. Beijing sudah mengukur kekuatan dan daya tempurnya untuk melawan perang asimetris modern ini.

Dalam kasus ini, Tiongkok mampu mengkapitalisasi kerusuhan yang diakibatkan tangan hitam asing. Beijing dapat menyelesaikan masalah justru karena ada masalah yang timbul. Dengan anarkisme yang terjadi di HK, Beijing punya alasan kuat untuk memukul campur tangan asing lewat UU dan hukum. Kebebasan yang kebablasan dengan dalih HAM dan demokrasi terus dibakar oleh musuh Tiongkok, dan pada akhirnya masyarakat HK secara tidak sadar ternyata membakar “kebebasan” itu sendiri. Ini menguntungkan Tiongkok, sehingga ia punya dalih kuat di hadapan masyarakat internasional untuk mengambil alih agar situasi dan keadaan di HK kembali seperti sedia kala. Itu sebenarnya yang Tiongkok inginkan, dan sekarang terbukti, HK sudah sepenuhnya di bawah kendali Beijing.

Masa Depan Hongkong

Selama tetap mengikuti keinginan, dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Beijing (sejak 1 Juli 1997 silam), masyarakat HK punya harapan besar. Pemerintah Tiongkok sangat unggul dan mapan dalam berbagai bidang. Di bawah pemerintah pusat Tiongkok, national dan social scurity masyarakat HK akan terjamin. Tanpa itu, tidak ada lagi alasan bagi masyarakat untuk terus hidup di HK. UU keamanan nasional adalah instrumen penting untuk menjaga dan melindungi masyarakat HK yang notabene-nya hidup di wilayah administratif khusus. Dengan semangat nasionalisme dan keingingan kolektif yang kuat, masyarakat HK bisa bangun dari keterpurukan akibat krisis politik dan pandemi covid 19. Para elit dan masyarakat harus sadar bahwa kekerasan tidak akan menguntungkan bagi siapa saja dan untuk agenda politik manapun. Kekerasan bukanlah solusi yang baik.

Beijing tentu punya agenda untuk masa depan HK, yaitu menghapus hak istimewa HK dalam konvensi pemisahan HK dari Britania Raya ─yang itu diakui oleh PBB. Perlu diketahui bahwa Satu Negara Dua Sistem adalah fundamental hukum HK, dan akan tetap dipertahankan sampai habis masa berlakunya, yaitu selama 50 tahun sejak penyerahan kedaulatan HK oleh Inggris kepada Tiongkok (1997). Sedangkan sampai saat ini, durasinya baru berjalan 25 tahun.

1 Juli nanti, masyarakat HK akan merayakan ultahnya. Perayaan atas kembalinya kedaulatan HK dari Britania Raya (Inggris) ke pangkuan ibu pertiwinya, Tiongkok. Happy Anniversary yang ke-25! Semoga impian tentang kesejahteraan, kemajuan, dan kehidupan yang lebih baik dapat terwujud.[]