News

Ma`ruf Amin Minta Warga Tempuh Mekanisme Ke MK untuk Judicial Review RKUHP


Ma`ruf Amin Minta Warga Tempuh Mekanisme Ke MK untuk Judicial Review RKUHP
Pedagang menunjukkan foto bingkai Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin yang dijualnya di kawasan Sawah Besar, Jakarta, Senin (26/8/2019). Pedagang menjual poster tersebut dengan harga Rp500.000 hingga Rp900.000 per paket. (AKURAT.CO/Dharma Wijayanto)

AKURAT.CO Wakil Presiden terpilih KH Maruf Amin angkat bicara soal polemik Rancangan Kitab Undang-Unadang Hukum Pidana (RKUHP) yang akan disahkan oleh DPR RI. Menurut Ma`ruf, masyarakat bisa mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi jika keberatan.

Ketua MUI itu melihat, penolakan RKUHP merupakan hal yang lumrah dan wajar. Ma`ruf juga menganjurkan warga mengikuti mekanisme yang ada untuk mengajukan keberatan tadi.

"Pro-kontra boleh saja, orang sepakat tidak sepakat, tapi ditempuh melalui mekanisme yang ada. Bagi mereka yang tidak setuju, bisa menggugat melalui judicial review di MK," kata Maruf di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Sabtu (21/9/2019).

baca juga:

Terlebih, Presiden Joko Widodo sudah meminta DPR menunda pengesahan RKUHP yang sebelumnya direncanakan pada Selasa 24 September, karena ada penolakan dari berbagai kalangan. Tapi, Ma’ruf enggan mengomentari soal penundaan tersebut.

"Tanya pemerintahalah pak, saya kan belum dilantik jadi wakil presiden," ujar Ma’ruf.

RKUHP yang dibahas DPR mendapat penolakan dari berbagai kalangan masyarakat, karena sejumlah pasal didalamnya dinilai berpotensi mengekang kebebasan sipil dan demokratisasi.

Pasal-pasal yang dinilai kontroversi di antaranya tentang penghinaan terhadap presiden, perzinaan, kumpul kebo.[]