News

Markus Nari Dituntut Tak Boleh Berpolitik selama 5 Tahun Pasca Vonis


Markus Nari Dituntut Tak Boleh Berpolitik selama 5 Tahun Pasca Vonis
Ilustrasi - Hakim (AKURAT.CO/Candra Nawa)

AKURAT.CO, Terdakwa kasus korupsi e-KTP dituntut tak boleh berpolitik pasca hukumannya diputus pengadilan Tipikor, Jakarta.

Tuntutan tersebut disampailan Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Majelis Hakim Pengadilan Tipikor atas kesalahan Markus yang dinilai terbukti bersalah dalam kasus korupsi e-KTP.

"Menjatuhkan pidana tambahan berupa mencabut hak terdakwa untuk menduduki dalam jabatan publik selama 5 tahun terhitung terpidana selesai menjalani masa pemidanaan," ujar Jaksa KPK, Andhi Kurniawan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (28/10/2019).

Diketahui, dalam kasus ini Markus selaku mantan anggota DPR RI Komisi II telah menyalahgunakan kedudukannya dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebesar USD 1,4 juta dalam kasus e-KTP.

Adapun kerugian negara dalam kasus ini ditaksir mencapai Rp2,3 triliun.

Selain pencabutan hak politik, Markus juga dikenakan pidana badan berupa hukuman penjara selama 9 tahun.

Atas perbuatannya, Markus dinilai telah melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.[]